Proyek Gedung MPP Karimun Mengundang Sorotan di Tengah Kondisi Keuangan Daerah yang Tertekan

Transparansi bukan hanya soal etika pemerintahan, tetapi juga upaya untuk mencegah potensi kerugian negara dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Baca Juga: Rajinlah Sholat Tahajud, agar Wajah Terlihat Berseri-seri

DPRD Karimun juga tidak boleh diam karena sebagai “wakil rakyat” mereka memiliki peran
strategis dalam pengawasan.

Jika diperlukan, gunakan hak interpelasi atau dorong pembentukan panitia khusus (pansus). Fungsi kontrol tidak boleh dikesampingkan hanya karena alasan politis.

Kami juga mengajak masyarakat Karimun untuk aktif mengawal dan mengawasi jalannya
proyek ini agar tercipta pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Karena pada akhirnya, setiap kebijakan dan pembangunan publik harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat, bukan menambah beban masalah baru.

Baca Juga: Yakinlah Allah akan Megembalikan Berlipat Ganda, Jika Bersedekah Penuh Keikhlasan

Kegagalan dalam menerapkan transparansi dan prosedur yang benar bisa berujung pada
persoalan hukum serius yang justru merugikan semua pihak. Pada akhirnya, pembangunan fisik tak akan berarti jika mengorbankan integritas.

Saya, Bonand Ramana dari BR Law & Policy Consultants, mengajak seluruh pihak untuk mengawal proyek ini dengan transparansi dan tanggung jawab demi kebaikan masyarakat Karimun.***