KLIKREAD.COM - Sumatera juga Indonesia, tetapi bencana besar yang melanda puluhan kabupaten/kota di Sumut, Sumbar, dan Aceh seolah diperlakukan bukan sebagai krisis nasional.
Hampir seluruh penjuru Sumut dari Tapanuli hingga Medan terendam banjir dan terkoyak longsor.
Sumbar pun porak-poranda dengan 13 kabupaten/kota terdampak hingga harus menetapkan status tanggap darurat.
Baca Juga: Ketua Komisi II DPRD Anambas,Ayub : Siapkan Stok Sembako Sebelum Badai Ekstrem Menghantam Anambas!
Aceh ikut dilanda banjir dan longsor, menambah deretan wilayah yang kini berada di tengah krisis ekologis akut.
Skala kerusakan ini sudah jelas lintas provinsi, namun respons negara tetap lamban, seakan Sumatera hanyalah catatan kaki republik.
Ketika satu pulau menjerit, negara tak boleh bertingkah tuli. Keterlambatan pemerintah hanya membuktikan satu hal: yang rusak bukan hanya alamnya, tetapi juga kepekaan negara terhadap warganya sendiri.
Ratusan warga Sumatera telah meninggal 303 jiwa tercatat, dengan Sumut paling parah: 166 tewas dan 143 hilang.
Di Aceh 35 orang meninggal, di Sumbar lebih dari dua puluh korban ditemukan, sementara ribuan keluarga mengungsi karena rumah dan infrastruktur hancur.
Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan bukti telanjang betapa negara terlambat membaca krisis.
Baca Juga: Armansyah Ketua DPD PAN Rohil, DPP Masih memberi Amanah Periode 2025 - 2030
Ketika korban terus bertambah setiap hari, pemerintah justru bergerak seolah bencana ini hanya gangguan kecil, bukan tragedi nasional yang merobek kemanusiaan.
Lambannya respons negara membuat penderitaan rakyat semakin panjang dan itu adalah kegagalan yang tidak bisa ditutupi dengan konferensi pers atau kunjungan seremonial.
Bencana banjir dan longsor di Sumatera bukan sekadar ulah cuaca, tetapi buah dari kelalaian negara yang membiarkan hutan digunduli dan tambang ilegal merajalela.
Artikel Terkait
Upaya Menyempurnakan Evaluasi Pembelajaran
Saatnya Kopi dan Alas Kaki Kita Menembus Eropa
FENOMENA TURISMOFOBIA
MELANGGAR KONSTITUSI: PEMERINTAH KOTA BATAM BIARKAN WARGA MATI DI JALAN RAYA
MAHKAMAH dI MEDIA SOSIAL: Saat Kebijakan Publik Berlagak “Cek Ombak”
Kewarganegaraan Global Indonesia: Terobosan Imigrasi dalam Menanggapi Kewarganegaraan Ganda
Desentralisasi yang Tertunda: Mengapa Jemaja Belum Merasakan Pemerataan Layanan Publik?
Anak Muda Bangkitkan Tradisi: Festival Agriculture Punggung Kasiak Jadi Perhatian Publik
BAGAIMANA PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA di KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS?
Desentralisasi Belum Sepenuhnya Berpihak pada Bintan Pesisir