SUMATERA JUGA INDONESIA: TETAPKAN STATUS BENCANA NASIONAL dan HENTIKAN TAMBANG ILEGAL–DEFORESTASI YANG MEMBUNUHI RAKYAT

Padahal rakyat Sumatera membayar pajak yang sama dan berkontribusi besar bagi ekonomi negara.

Baca Juga: KPK Ungkap Masih Pelajari Keppres Rehabilitasi Didapat Ira Puspadewi, Sebut Kemungkinan Eksekusi Hukuman

Jika pemerintah terus membiarkan Sumatera menghadapi krisis sebesar ini sendirian, maka jelas bahwa kesetaraan perlindungan rakyat hanyalah slogan kosong, bukan komitmen negara.

Pada akhirnya, negara harus berani bercermin: berapa banyak lagi nyawa yang harus melayang sebelum pemerintah mengakui bahwa kerusakan ini lahir dari kelalaian negara sendiri?

Sumatera kini berdarah bukan hanya karena hujan yang turun, tetapi karena keputusan-keputusan yang dibiarkan salah selama bertahun-tahun.

Baca Juga: Desentralisasi Belum Sepenuhnya Berpihak pada Bintan Pesisir

Bila pemerintah pusat terus menunda penetapan status bencana nasional, terus ragu menutup tambang ilegal, dan terus membiarkan hutan dirampas tanpa kendali, maka sejarah akan mencatat bahwa negara bukan hanya gagal melindungi rakyatnya melainkan ikut menjadi bagian dari bencana itu sendiri.

Pemerintah masih punya pilihan: bergerak sekarang atau dikenang sebagai rezim yang membiarkan satu bagian Indonesia tenggelam demi kepentingan segelintir elite.

Sumatera juga Indonesia. Jika negara tetap lamban, maka jelas: yang rusak bukan hanya hutan, tetapi juga rasa keadilan dalam republik ini. ***

Oleh: Miftahul Huda (Dosen Ilmu Hukum))