Kita seolah menyaksikan negara bertindak sebagai pemain tunggal yang tidak mau diikat oleh aturan main yang ia buat sendiri.
Baca Juga: Bimbel Bee di Batam saat Ini Sedang Membutuhkan Segera untuk Posisi Staff Bimbel
Selain itu, hukum seharusnya berfungsi sebagai kompas, bukan benda elastis yang memuai dan menyusut sesuai selera politik.
Bagi dunia usaha dan masyarakat, kebijakan yang berubah-ubah karena kalah di media sosial menciptakan prahara ketidakpastian.
Kerugian yang ditimbulkan bukan hanya materiil, tetapi juga hilangnya kepercayaan mendasar bahwa negara mampu menjamin stabilitas regulasi.
Baca Juga: Sukses dengan Lagu Tabola Bale, Siprianus Bhuka Dapat Piala AMI Awards
Tragedi Administrasi Publik dan Logika Kekuasaan
Mengapa pemerintah memilih jalur berbahaya ini? Karena ini adalah shortcut yang memperlihatkan kelemahan perencanaan yang akut.
Prosedur formal, seperti penyusunan Naskah Akademik, bertujuan memastikan kebijakan didasarkan pada logika hukum dan data, bukan polling cepat.
Baca Juga: Perlu Anda Pahami, Ternyata Begini Cara Kerja Air Radiator Motor
Ketika pemerintah melewatkan langkah ini, proses hukum ditukar dengan engagement rate.
Keputusan untuk mencabut atau melanjutkan kebijakan lantas tidak lagi disandarkan pada argumentasi yuridis, melainkan pada taksiran risiko kegaduhan politik.
Ini bukan tata kelola yang baik, melainkan logika kekuasaan yang pragmatis yang rela mengorbankan integritas hukum demi meredam gejolak sesaat.
Baca Juga: Ternyata Banyak Fungsi Keberaan Air Radiator Motor dalam Menjaga Mesin Kendaraan
Jalan Pulang: Menegakkan Kewibawaan Konstitusi