Pigai menegaskan, bahwa tidak ada menteri yang memperoleh gaji berbeda hanya karena kementeriannya mengelola sumber daya atau anggaran yang besar.
“Katakanlah dengan kementerian yang anggarannya kecil dengan kementerian yang mengelola sumber daya itu menteri itu gajinya sama pak,” katanya.
Baca Juga: Nama Baik Dipulihkan Presiden, Dua Guru Luwu Utara Ucapkan Terima Kasih kepada Prabowo
Pigai menilai bahwa peningkatan harta kekayaan pejabat publik yang tidak sesuai dengan profil pendapatan resmi harus menjadi alarm bagi masyarakat.
Maka dari itu, kata dia, transparansi harta pejabat penting untuk menjaga kepercayaan publik.
"Kaya duluan tidak, tapi kalau setelah jadi menteri kalau angkanya bertambah di tabungan, berarti itu harus diragukan," pungkasnya.***
Artikel Terkait
15 Siswa SMP di Surabaya Positif Narkoba Hasil Tes Urine BNNP Jatim
Purbaya Tegaskan Redenominasi Rupiah Bukan Wewenang Kemenkeu Melainkan BI
Ahmad Sahroni Bongkar Rumah yang Dijarah Diratakan dengan Tanah
Plafon Kredit Rp3 Miliar, Kemenkop Tegaskan Kopdes Tak Terima Dana Tunai, Melainkan Bentuk Barang
Bantu Misi Perdamaian, Presiden RI Prabowo Siapkan 20.000 Prajurit Kirim ke Gaza
Roy Suryo CS Diperiksa 9 Jam Ajukan 2 Ahli dan 3 Saksi Meringankan
Nama Baik Dipulihkan Presiden, Dua Guru Luwu Utara Ucapkan Terima Kasih kepada Prabowo
Mahfud MD Tegaskan Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Whoosh Perlu Diselidiki
KPK Duga Kasus Proyek Whoosh Terdapat Tanah Negara Dijual ke Negara
Wajar Bila Kasus Ijazah Palsu Makin Berlarut, karena Jokowi Tak Menunjukan Ijazah Miliknya