Desentralisasi Belum Sepenuhnya Berpihak pada Bintan Pesisir

Desentralisasi tanpa koordinasi justru menciptakan ruang abu-abu yang mempersulit implementasi kebijakan yang berpihak pada masyarakat pesisir.

Baca Juga: Imbas Banjir Besar, Medan Kini Ditetapkan Jadi Wilayah dengan Status Tanggap Darurat Bencana hingga 11 Desember 2025

Masalah lainnya adalah kurangnya keterlibatan masyarakat nelayan dalam proses perencanaan pembangunan.

Walaupun mekanisme Musrenbang telah diterapkan, aspirasi warga pesisir sering berhenti di tingkat desa dan tidak naik ke agenda kabupaten.

Inilah ironi desentralisasi partisipatif mekanisme ada, tetapi ruang pengaruh masyarakat tetap kecil.

Baca Juga: 76.500 Ton Telah Berhasil Dikirimkan ke Titik Terdampak, TNI Percepat Distribusi Bantuan ke Sumut dan Aceh

Pembangunan pariwisata di Bintan yang digadang-gadang sebagai “ikon ekonomi daerah” pun tidak selalu melibatkan masyarakat pesisir, sehingga mereka hanya menjadi penonton di tanah sendiri.

Pada akhirnya, persoalan Bintan Pesisir menunjukkan bahwa desentralisasi bukan hanya soal menyerahkan kewenangan ke daerah, tetapi bagaimana daerah mampu mengelola kewenangan tersebut secara adil dan merata.

Tanpa penguatan kapasitas pemerintah lokal, pembenahan tata kelola, serta komitmen pemerataan pembangunan hingga wilayah paling jauh, desentralisasi hanya menjadi konsep administratif yang tidak membawa perubahan nyata bagi masyarakat pesisir.

Baca Juga: BAGAIMANA PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA di KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS?

Bintan Pesisir membutuhkan desentralisasi yang bukan hanya “dilimpahkan”, tetapi juga “dimampukan”. ***

Penulis: Herdianus Dihe Sanga
Biografi Singkat Penulis: Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji