KPK Segera Koordinasi dengan Bareskrim, Usut Kasus TPPU Menyeret Setya Novanto

Masyarakat tentu kecewa dan memberi nilai negatif atas semakin melemahnya pemberantasan korupsi,” ucap Boyamin.

Baca Juga: Momen Unik saat Upacara Bendera HUT RI di Istana Jakarta, Ada Burung Hinggap di Topi

Surat keberatan tersebut, lanjut Boyamin, tidak hanya akan ditujukan kepada Menteri Imipas, tetapi juga ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS).

Menurutnya, pemberian bebas bersyarat kepada Setya Novanto cacat syarat hukum dan berpotensi merusak kepercayaan publik.

“Alasan keberatan kami jelas. Pertama, Setnov tidak memenuhi syarat berkelakuan baik.

Baca Juga: 1 Orang Meninggal Dunia Dampak Gempa Bumi Magnitudo 5.8 Guncang Poso, Sulawesi Tengah

Ia pernah ketahuan menggunakan telepon seluler, bepergian dan belanja ke toko bangunan, serta makan di restoran.

Semua pelanggaran itu terekam dalam pemberitaan media massa yang hingga saat ini masih bisa diakses publik,” ungkap Boyamin.

Selain itu, pria yang karib dengan julukan detektif partikelir itu juga menyoroti syarat lain yang tidak dipenuhi oleh mantan Ketua DPR tersebut.

Baca Juga: 1 Orang Meninggal Dunia Dampak Gempa Bumi Magnitudo 5.8 Guncang Poso, Sulawesi Tengah

Ia menyebut, Setya Novanto diduga masih terlibat perkara lain berupa dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang tengah ditangani Bareskrim.

“Dalam persidangan praperadilan yang diajukan LP3HI dan ARRUKI, Bareskrim sendiri menjawab bahwa Setnov masih terkait perkara TPPU.

Itu artinya syarat bebas bersyarat jelas tidak terpenuhi,” tegasnya.

Baca Juga: Pembebasan Bersyarat Setnov Ditegaskan Agus Andrianto Sesuai Hasil Pemeriksaan PK

Merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 yang mensyaratkan narapidana harus berkelakuan baik dan tidak tersangkut perkara pidana lain untuk bisa mendapatkan pembebasan bersyarat.