Selama ini, jalur prestasi masuk perguruan tinggi hanya mengandalkan nilai rapor saja.
Padahal tak jarang adanya kasus mark up nilai rapor tersebut di sekolah.
Kemudian terkait bias, menurut dia, selama ini ada mata pelajaran yang kerap jadi bias sosial ekonomi.
Baca Juga: Sri Mulyani Umumkan Diskon Tarif Listrik Batal, Inilah Gantinya
Seperti, Bahasa Inggris yang menjadi mata pelajaran dengan tingkat bias sosial ekonomi yang cukup tinggi.
Pasalnya, siswa yang berasal dari kalangan kelas menengah ke atas umumnya memiliki penguasaan Bahasa Inggris yang lebih memadai.
Beda halnya dengan mata pelajaran Matematika.
Selama ini mata pelajaran ini justru yang paling sedikit mengalami bias sosial ekonomi siswa.
Baca Juga: Presiden Prabowo Peringatkan Koruptor Akan Ditindak Tanpa Pandang Bulu
“Dengan kondisi ini maka perlu juga dilakukan penataan ulang pada porsi persentase masing-masing mata pelajaran yang akan diujikan.
Sehingga seleksi menjadi lebih adil dan representatif,” paparnya.
Doni juga menyarankan agar pemerintah melakukan pembenahan jelang pelaksanaan TKA nanti.
Khususnya, terkait integritas selama proses ujian.
Baca Juga: Khusus Liburan Sekolah, Tarif Tol Diskon 20 Persen Periode Juni-Juli 2025
“Aspek yang memerlukan penyempurnaan dalam TKA adalah pelaksanaan ujian sesuai standar evaluasi.
Artikel Terkait
Lakukan AN Terhadap 252 Ribu Guru PAI, Kemenag Pastikan Guru Bisa Baca Al Quran
Jangkau Pengguna Lebih Luas, Yuk Intip Kelebihan vivo V50 Lite 4G
Pemerintah Beri Diskon Tiket Pesawat, Kereta Api dan Kapal Laut Selama Liburan Sekolah
Presiden Prabowo Tegaskan Pancasila Bukan Sekadar Slogan, Tapi Pedoman Hidup Bangsa
Khusus Liburan Sekolah, Tarif Tol Diskon 20 Persen Periode Juni-Juli 2025
Presiden Prabowo Peringatkan Koruptor Akan Ditindak Tanpa Pandang Bulu
Sri Mulyani Umumkan Diskon Tarif Listrik Batal, Inilah Gantinya
Jelang Hari Raya Idul Adha, DPR RI Minta Pemerintah Sidak dan Beri Sanksi Tegas Penjual Hewan Kurban Nakal
Mulai Juni dan Juli 2025, Pemerintah Luncurkan Bansos Beras 10 Kg dan Kartu Sembako Rp200 Ribu Per Bulan
Soeharto Tidak Layak Jadi Pahlawan Nasional, Dinilai Pakar Hukum Langgar HAM dan Praktik Korupsi