Presiden Prabowo Minta Layanan Publik Semakin Didekatkan Melalui Digitalisasi Terpadu

photo author
Muhammad Kamil, Klik Read
- Selasa, 21 Juli 2026 | 22:05 WIB
Presiden RI Prabowo Subianto, saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin 20 Juli 2026. (Photo Ist.)
Presiden RI Prabowo Subianto, saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin 20 Juli 2026. (Photo Ist.)

KLIKREAD.COM, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan keinginan agar seluruh layanan publik yang memungkinkan dapat dihadirkan secara digital.

Langkah ini ditempuh guna memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan efisien bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin 20 Juli 2026.

Menurut Presiden, pemanfaatan teknologi adalah kunci agar masyarakat tidak lagi harus bersusah payah mengurus kebutuhan administrasi.

Baca Juga: Wakil Kepala BP Batam Lantik 338 Pejabat Struktural, Tekankan Integritas dan Pelayanan Prima

“Rakyat tidak perlu mengantre berjam-jam. Rakyat tidak perlu berpindah dari kantor ke kantor. Pemerintah harus datang kepada rakyat melalui teknologi,” ujar Prabowo.

Ia juga menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab penuh untuk menyediakan pelayanan publik yang layak bagi setiap warganya.

Salah satu kemajuan yang telah dicapai pemerintah adalah kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) yang kini telah berdiri di 313 kabupaten dan kota, atau sekitar 62 persen dari total wilayah di Indonesia.

Di dalam satu lokasi tersebut, masyarakat dapat mengakses hingga 150 jenis pelayanan yang menggabungkan layanan pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD, hingga sektor swasta.

 Baca Juga: Infrastruktur Digital Canggih Hadir, Batam Kian Siap Menjadi Pusat Ekonomi Digital Nasional

“Kita juga telah menghadirkan Mal Pelayanan Publik di 313 kabupaten dan kota.

Dalam satu tempat, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan. Ini adalah sebuah kemajuan,” ucapnya.

Prabowo kemudian meminta agar pengembangan MPP fisik ini terus diimbangi dengan digitalisasi layanan yang terintegrasi. Ia menekankan pentingnya menghindari tumpang tindih sistem.

“Digitalisasi mutlak harus dilakukan. Kita tidak boleh mempunyai puluhan aplikasi yang tidak saling terhubung. Kita tidak boleh meminta rakyat berkali-kali memasukkan data yang sama,” tegasnya.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Nada Salsabila

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X