Oleh: Ismet Akbar
KLIKREAD.COM - Desentralisasi di Indonesia sejatinya ditujukan untuk mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di daerah terpencil dan terluar.
Namun bagi warga Kecamatan Jemaja di Kabupaten Kepulauan Anambas, kebijakan ini belum sepenuhnya memberi dampak nyata.
Letak Jemaja yang jauh dari pusat pemerintahan di Tarempa, ditambah kondisi transportasi laut yang tidak selalu menentu serta keterbatasan infrastruktur antar-desa, membuat akses pelayanan tetap sulit.
Baca Juga: Gotong Royong bersama Masyarakat Bersihkan Waduk Duriangkang
Secara teori, desentralisasi seharusnya mempercepat layanan dan memastikan pemerataan sumber daya.
Akan tetapi, realitas di lapangan justru menunjukkan bahwa masyarakat Jemaja masih menghadapi pelayanan publik yang lambat, tidak merata, dan memerlukan biaya besar.
Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis: mengapa pelaksanaan desentralisasi belum mampu dirasakan secara optimal oleh masyarakat setempat?
Salah satu persoalan utama terletak pada akses layanan administrasi.
Baca Juga: Banggakan Capaian Keberhasilan 10 Tahun Menjabat Presiden, Jokowi Tampil di Forum Internasional
Banyak urusan kependudukan seperti legalisasi dokumen masih harus dilakukan di pusat kabupaten. Hal ini tentu menjadi beban tambahan bagi warga Jemaja.
Seorang warga Desa Batu Berapit mengatakan, “Saya kemarin mengurus dokumen passport harus ke Tarempa dulu. Biaya kapal dan penginapan kadang lebih mahal dari keperluannya sendiri. Padahal desentralisasi itu kan supaya pelayanan lebih dekat, bukan makin jauh.” Keluhan tersebut mencerminkan betapa beratnya masyarakat mengakses layanan, yang seharusnya bisa disediakan pada level kecamatan untuk efisiensi dan pemerataan.
Dalam sektor kesehatan yang masih menghadapi keterbatasan tenaga medis, fasilitas yang tidak selalu siap, serta akses rujukan yang lambat akibat jarak dan infrastruktur transportasi yang belum memadai, sementara di bidang pendidikan kondisi serupa juga terjadi dengan masih kurangnya guru tetap, ketidakseimbangan kualitas pengajaran, serta sarana belajar yang belum lengkap, sehingga seluruh situasi ini menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi di Jemaja masih tertunda dan belum mampu memenuhi kebutuhan dasar warga secara setara.
Baca Juga: Wawako Bekasi Nilai Demokrasi Menjadikan Proses Pembangunan Lebih Maju dan Kuat