Namun, pada bagian penjelasan pasal tersebut terdapat frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri”, yang selama ini dijadikan dasar untuk menempatkan anggota Polri aktif pada jabatan sipil.
Baca Juga: Wajar Bila Kasus Ijazah Palsu Makin Berlarut, karena Jokowi Tak Menunjukan Ijazah Miliknya
MK kemudian menyatakan frasa itu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.***
Artikel Terkait
Plafon Kredit Rp3 Miliar, Kemenkop Tegaskan Kopdes Tak Terima Dana Tunai, Melainkan Bentuk Barang
Bantu Misi Perdamaian, Presiden RI Prabowo Siapkan 20.000 Prajurit Kirim ke Gaza
Roy Suryo CS Diperiksa 9 Jam Ajukan 2 Ahli dan 3 Saksi Meringankan
Nama Baik Dipulihkan Presiden, Dua Guru Luwu Utara Ucapkan Terima Kasih kepada Prabowo
Mahfud MD Tegaskan Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Whoosh Perlu Diselidiki
KPK Duga Kasus Proyek Whoosh Terdapat Tanah Negara Dijual ke Negara
Wajar Bila Kasus Ijazah Palsu Makin Berlarut, karena Jokowi Tak Menunjukan Ijazah Miliknya
Gaji Sama Rata, Menteri HAM Pertanyakan Kekayaan Menteri Lainnya Jadi Kaya Raya
Longsor di Cilacap Telan 8 Korban Tewas Ditemukan dan Sisanya 10 Masih Orang Masih Dicari
Menkeu Purbaya Sita Pagu Anggaran Belanja K/L Rp3,5 Triliun Masuk Lagi Kas Negara