Dalam pertemuan, MPR akan meminta pertimbangan Prabowo soal dasar hukum terbaik untuk melindungi PPHN tersebut.
Selain amandemen UUD 1945, dua opsi dasar hukum lainnya adalah pemerintah dan DPR bisa merancang sebuah UU khusus tentang PPHN seperti beberapa beleid tentang kebijakan pemerintah.
Baca Juga: Prabowo Tegaskan Perubahan Iklim Nyata, Pemerintah Harus Berfungsi Jaga Lingkungan
Atau terakhir, PPHN bisa sekadar konsensus nasional yang bisa menjadi acuan pembangunan jangka panjang.***