Antisipasi Risiko Banjir bandang dan Longsor, Pemda dan masyarakat Diingatkan Perkuat Kesiapsigaan

KLIKREAD.COM, Yogyakarta - Dalam upaya mengantisipasi terjadinya longsor dan banjir bandang yang akan mengancam berbagai wilayah di Indonesia.

Guru Besar Teknik Geologi dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dwikorita Karnawati mengiangtkan agar Pemerintah daerah (Pemda) dan masyarakat memperkuat kesiapsiagaan.

Karena seiring masuknya puncak musim hujan pada November 2025 hingga Februari 2026 mendatang potensi ancaman banjir bandang dan longsong bisa terjadi dengan diperparah curah hujan yang instens.

Baca Juga: Prabowo Perintahkan Tambahan Anggaran Jika Perlu, TNI–Polri Dibackup Penuh Tangani Bencana

Dwikorita menekankan perlunya langkah cepat di daerah rawan, mulai dari identifikasi atau cek ulang zona merah rawan bencana dan lakukan pembatasan aktivitas manusia di zona merah pada periode peringatan dini BMKG.

Hingga penyiapan lokasi, jalur dan peta evakuasi yang aman, terutama bagi kelompok rentan seperti difabel, lansia, wanita hamil dan anak-anak.

Pemda tambah dia, juga harus memastikan kesiapan rencana kontinjensi (rencana kedaruratan), antara lain meliputi penyediaan logistik untuk 3–6 hari ke depan.

Baca Juga: Lomba Memasak Diharapkan Tingkatkan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Makanan Sehat Sebagai Fondasi Tumbuh Kembang Keluarga

Dan fasilitas Pertolongan Pertama untuk Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat, pengamanan dokumen penting warga, penguatan sarana jaringan komunikasi.

Serta juga ketersediaan peralatan evakuasi dan alat berat untuk penanganan darurat di lapangan dalam jumlah yang cukup memadai.

Disamping itu juga koordinasi lintas instansi, termasuk dengan BMKG dan BNPB terkait operasi modifikasi cuaca, disebut penting untuk mempercepat respons dan sekaligus untuk mengurangi risiko bencana.

Baca Juga: Potensi Kerawanan Serupa, Sekda Kota Batam Tekankan Seluruh Kecamatan di Batam Sebaiknya Ditetapkan KKP

Dwikorita juga menegaskan, bahwa rangkaian bencana di Sumbar, Sumut, dan Aceh merupakan peringatan keras dari alam bahwa mitigasi tidak boleh lagi diperlakukan sebagai upaya jangka pendek, atau bahkan diabaikan.

“Mitigasi bencana harus berbasis pada pemulihan dan perlindungan lingkungan untuk mewujudkan peradaban yang lebih baik dan berkelanjutan.