Terutama poin-poin yang relevan, seperti usulan reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang dinilai bermasalah," ungkap Agung.
Ia juga mengingatkan pentingnya menyikapi ekspresi politik semacam ini secara proporsional agar tidak memicu kegaduhan di ruang publik.
Baca Juga: Wapres Gibran Diusulkan Berkantor di IKN Sebelum Pindahkan ASN
"Kritik dan aspirasi tentu sah saja.
Namun harus ada proporsionalitas dalam menilai urgensinya agar tidak menjadi kontraproduktif terhadap stabilitas politik nasional," pungkasnya.***
Artikel Terkait
Ini Kata Kaesang Pangarep Tanggapi Isu Ijazah Palsu Bapaknya Jokowi
Tingkatkan Produksi Ketahanan Pangan, Mabes TNI Perintah 100 Pamen Bentuk Kompi
Gegara Lecehkan Tahanan Wanita, Polda Jatim Pecat Kasat Tahti Polres Pacitan
Banjir di Kota Palu Diduga Sekjen Laskar Merah Putih Dampak Pertambangan, BPK Diminta Lakukan Audit Kerusakan Lingkungan
Video Hilirisasi Wapres Gibrab Diduga Beli Like, Jomplang dengan Jumlah Penayangan.
Siswa SD di Sultra Muntah-Muntah Usai Makan Ayam Krispi Program MBG
Wapres Gibran Diusulkan Berkantor di IKN Sebelum Pindahkan ASN
Roy Suryo Nilai Lucu Dirinya Dipolisikan Jokowi Terkait Dugaan Ijazah Palsu
Menurut Wapres Gibran Hilirisasi Tak Melulu Soal Batubara, Namun Bisa Dilakukan Dilain Sektor
Presiden Sahkan Perpres Nomor 11 2024, Gaji PPPK Tertinggi Rp5,2 Juta