Dinkes Tanjungpinang Ajak Kepsek Kembangkan Sekolah Siaga Kependudukan

photo author
Harment Aditya, Klik Read
- Kamis, 28 Agustus 2025 | 16:38 WIB
Kadinkes saat menjadi narasumber pada acara Pertemuan Penguatan Komitmen Stakeholder program SSK digelar BKKBN Perwakilan Provinsi Kepri. (Foto: Diskominfo Tanjungpinang.)
Kadinkes saat menjadi narasumber pada acara Pertemuan Penguatan Komitmen Stakeholder program SSK digelar BKKBN Perwakilan Provinsi Kepri. (Foto: Diskominfo Tanjungpinang.)

KLIKREAD.COM, Tanjungpinang - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Dalduk dan KB Kota Tanjungpinang, Rustam, mengajak kepala SMP dan SMA mengembangkan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK).

Ajakan itu disampaikan Rustam saat menjadi narasumber dalam Pertemuan Penguatan Komitmen Stakeholder yang digelar BKKBN Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

Acara diadakan di Aula Puskesmas Batu 10, Tanjungpinang, Kamis 28 Agustus 2025.

Baca Juga: Mulai 1 September 2025, Pemko Batam Hanya Melayani Izin Reklame Berbahsis Digital

Pertemuan ini diikuti 60 kepala sekolah dan wakil kepala sekolah yang dipetakan berpotensi mengembangkan SSK.

Program tersebut mengintegrasikan materi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana ke dalam kegiatan pembelajaran di sekolah.

Rustam menjelaskan, keberadaan SSK diharapkan dapat membekali siswa dengan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran terhadap kondisi kependudukan di Indonesia maupun dunia.

Baca Juga: Kapolresta Barelang Berikan Pembekalan kepada Mahasiswa Baru Politeknik Batam

“Dinamika kependudukan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, pemahaman isu kependudukan harus ditanamkan sejak dini agar lahir generasi muda yang produktif, sehat, dan berdaya saing,” ujarnya.

Menurut Rustam, pendidikan kependudukan berkaitan erat dengan berbagai tantangan generasi muda, mulai dari kesehatan reproduksi, pernikahan dini, hingga pencegahan stunting.

Baca Juga: Batam Kini Miliki Rumah Sakit Internasional, Walikota Batam Tandatangani Pembangunan RS MABIH

Data UNICEF 2022 mencatat Indonesia berada di peringkat ke-8 dunia dan ke-2 di ASEAN dalam kasus pernikahan dini.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan ibu dan anak serta kualitas sumber daya manusia.***

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Harment Aditya

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X