Sederet Kado dari Pemprov Kepri di 80 Tahun Kemerdekaan RI

Baca Juga: BAZNAS Rokan Hilir Gelar Penandatanganan MoU dengan Kelompok Peternak Sapi

Secara keseluruhan, rasio elektrifikasi Kepri telah mencapai 99,10 persen pada 2024, dengan total 12.764 rumah tangga penerima manfaat Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) sejak 2021.

“Listrik adalah nyawa bagi pembangunan. Dengan listrik yang menyala 24 jam, aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik bisa berjalan optimal. Ini akan mempercepat kemajuan daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Gubernur Ansar.

Pemprov Kepri bersama PLN menargetkan pemerataan listrik melalui Program Kepri Terang dapat terwujud hingga 2027 mendatang.

Bebas Sinyal

Dalam rentang lima tahun terakhir Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau fokus kepada peningkatan infrastruktur digital.

Baca Juga: Walikota Batam Buka Kejuaraan Karate, 937 Atlet Siap Bertanding

Hingga Juli 2025, kawasan dengan kategori Merdeka Sinyal di daerah 3T dan Non 3T namun tertinggal di Kepri berjumlah 149 titik.

Terdapat 124 kawasan tergolong lemah sinyal dan 22 tergolong sebagai area blankspot.

Pemprov Kepri melalui Dinas Kominfo telah mendata kawasan tergolong lemah sinyal dan bankspot untuk dituntaskan.

Jumat, 25 Juli 2025, Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura dan Kadis Kominfo Hendri Kurniadi mewakili Pemprov Kepri beraudiensi dengan Kementrian Komunikasi dan Digital di Jakarta Pusat.

Baca Juga: DPRD Batam Gelar RDPU, Cari Solusi Perselisihan Ketenagakerjaan di Hotel Harmoni Suites

Audiensi itu berdampak positif terhadap penuntasan permasalahan kawasan lemah sinyal dan blankspot di Kepri.

Kemkomdigi segera berkoordinasi dengan BAKTI Komdigi untuk menindaklanjuti rencana penambahan Base Transceiver Station (BTS) di Kepri.

Dalam waktu dekat ini akan digelar pembahasan lanjutan antara Promprov Kepri, Komdigi dan BAKTI Komdigi untuk menindaklanjuti hal tersebut.