Gubernur Kepri Kukuhkan Kepala BPKP Baru, Harapkan Sinergi untuk Pemerintahan Akuntabel

KLIKREAD.COM, Tanjungpinang - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mengukuhkan Mudzakir sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepri, sekaligus melantik pengurus wilayah AAIPI Kepri, di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Jumat, 15 Agustus 2025.

Acara ini dihadiri Deputi Bidang Investigasi BPKP Sutrisno, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepri Rosliani, Inspektur BPKP Hasyim Wahyudi, unsur Forkopimda, serta pejabat daerah dari kabupaten dan kota se-Kepri.

Dalam sambutannya, Gubernur Ansar mengucapkan selamat kepada kepala BPKP dan jajaran AAIPI yang baru.

Baca Juga: Gubernur Kepri Ajak Pramuka Terus Berinovasi dan Jadi Teladan Generasi Muda

Ia berharap BPKP tetap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengawasan, mengingat pentingnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel di wilayah kepulauan seperti Kepri.

“Kepri memiliki 2.480 pulau, 394 di antaranya berpenghuni, dan 22 pulau terdepan berbatasan langsung dengan negara-negara seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Malaysia. Pengawasan membutuhkan perhatian khusus dan APIP yang kredibel. Semua ini hanya bisa dilakukan secara bersama-sama,” ujar Ansar.

Ia mengapresiasi peran aktif BPKP dalam memberikan masukan terhadap berbagai program strategis, termasuk mendukung pelaksanaan program Asta Cita Presiden Prabowo.

Baca Juga: MA Tolak PK Jessica Kumala Wongso, Vonis 20 Tahun Penjara Tetap Berlaku

“Pemerintah Provinsi Kepri berkomitmen tegak lurus melaksanakan program tersebut dengan sungguh-sungguh,” tambahnya.

Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah yang hadir dalam acara itu menyampaikan ucapan selamat kepada Kepala BPKP Kepri yang baru.

Ia berharap kerja sama antara BPKP, pemerintah kota, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus dijaga dan ditingkatkan.

Baca Juga: Buat Diri Anda Tenang dan Kalem Ramalan Zodiak Virgo, Sabtu, 16 Agustus 2025

“Sinergi dan kolaborasi diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas dan akuntabel, demi pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Lis. ***