PAKET 3! Ada Lagi Nih 101-150 Soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), CPNS 2023 Siap Ditembus

A. MPR
B. DPA
C. DPD
D. KPU
E. Konstituante

112. Menurut UUD 1945 pasal 10, kekuasaan presiden selaku kepala negara adalah …

A. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas AD,AL,AU
B. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya
C. Memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi
D. Memberikan gelar, tanda jasa, dan hak-hak lain tanda kehormatan
E. Memimpin pemerintahan dan memilih menteri

113. Setiap warga negara Indonesia wajib menjaga kemurnian nilai-nilai Pancasila dengan tetap …

A. Memperhatikan perkembangan budaya barat
B. Terbuka terhadap nilai-nilai ideologi baru
C. Menghargai kebudayaan daerah
D. Menghormati ajaran agama yang diminati
E. Memahami, menghayati, dan mengamalkan

114. Bunyi pasal 32 ayat 1 mengenai kebudayaan nasional Indonesia adalah …

A. Negara menegakkan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya
B. Negara menjaga dan mengamankan aset-aset budaya nasional
C. Setiap warga negara berhak mendapatkan pengetahuan tentang keudayaan nasional
D. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional
E. Negara Indonesia dilandasi oleh beraneka ragam budaya daerah

115. Konsekuensi dari kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional adalah bahwa …

A. Segala aspek pembangunan nasional harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila baik material maupun spiritual
B. Pelaksanaan pembangunan nasional harus dapat mencapai tujuan atau sasarannya
C. Semua aktivitas pembangunan nasional hendaknya dapat mendorong partisipasi rakyat
D. Kegiatan pembangunan nasional yang telah dilaksanakan dapat dinikmati hasilnya
E. Pembangunan boleh hanya berdasarkan salah satu sila Pancasila

116. Proses pelaksanaan kedaulatan rakyat menunjukkan bahwa pemerintahan negara yang baik seharusnya …

A. Rakyat menjadi objek kedaulatan
B. Rakyat membela keberadaan negara
C. Dikuasai oleh para politisi/elite politik
D. Rakyat memegang kekuasaan tertinggi
E. Ditentukan oleh keberadaan partai politik besar

117. Maksud perumusan GBHN seperti yang dinyatakan dalam Ketetapan MPR No.IV/MPR/1999 adalah …

A. Mempercepat tercapainya tujuan pembangunan
B. Memberikan arah bagi penyelengaraan negara
C. Meletakkan dasar terwujudnya stabilitas nasional
D. Memberikan pedoman pelaksanaan pemmbangunan
E. Menjadi panduan dalam perumusan kebijakan politik

118. Amanat GBHN di bidang hukum antara lain …

A. Pembentukan badan peradilan yang transparan
B. Proses peradilan yang berimbang
C. Proses peradilan terhadap pelanggaraan hukum dan HAM
D. Kesetaraan posisi antara jaksa penuntut dan pembela
E. Kesejahteraan yang memadai bagi penyelenggara keadilan