Diperhitungkan Cermat, Menkeu Purbaya Klaim Anggaran Alutsista Hingga MBG Tidak Ganggu Struktur APBN

KLIKREAD.COM, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan seluruh program kerja pemerintah mulai dari pengadaan alutsista hingga Makan Bergizi Gratis (MBG) telah diperhitungkan secara cermat.

Hal ini agar tidak mengganggu struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) dengan berpedoman pada batas defisit di bawah tiga persen.

“Dengan ini sudah kita hitung anggarannya, di bawah 3 persen defisitnya, di bawah 3 persen dari PDB,” kata Purbaya.

Baca Juga: Hanya Menghibur, Purbaya Tegaskan Presiden Prabowo Ngerti Nilai Tukar Rupiah Melemah

Saa itu Purbaya usai menghadiri acara penyerahan sejumlah alutsista udara oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Panglima TNI di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma Jakarta.

Purbaya menyatakan masyarakat tidak perlu khawatir mengenai keberlanjutan pembiayaan negara karena formulasi fiskal telah disusun secara matang, termasuk alokasi pertahanan yang sebenarnya telah dianggarkan di era pemerintah Presiden Joko Widodo ini.

“Jadi semuanya udah kita hitung dengan baik, termasuk untuk MBG, untuk program-program yang lain.

Tenunya, tanpa mengganggu program pembangunan yang lain. Jadi kita atur dengan baik, termasuk subsidi segala macam, BBM,” kata Purbaya.

Baca Juga: Ditengah Tekanan Ekonomi Global, Mendagri Apresiasi Daerah Inflasi Nasional Terkendali

Menurut Menkeu, manajemen anggaran yang akurat ini menjamin seluruh agenda strategis nasional berjalan beriringan tanpa saling mengorbankan alokasi pendanaan satu sama lain.

Presiden RI Prabowo Subianto secara simbolis menyerahkan kunci pesawat MRCA Rafale, pesawat Falcon 8X, pesawat A-400M, Radar GCI GM403, Smart Weapon Hammer.

Dan juga Missile Meteor kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Lanud Halim Perdanakusuma.

Pesawat yang diserahkan ini terdiri atas enam pesawat tempur Dassault Rafale, empat pesawat Dassault Falcon 8X, dan satu pesawat Airbus A400M Atlas MRT.

Baca Juga: Komisi VI DPR Dukung Presiden Bentuk Satgas Percepatan Regulasi Izin Investasi