Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat, KPK Tengah Selidiki Potensi Korupsi

KLIKREAD.COM, Jakara - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia tengah meninjau rencana pengadaan sepatu siswa senilai Rp 27 miliar (USD1,55 juta) di bawah program Sekolah Rakyat.

Hal ini, menyusul sorotan publik atas harga yang diajukan per pasang sepatu sebesar Rp 700.000 (USD 40) per pasang.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa peninjauan tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi lembaga tersebut yang terkait dengan program prioritas di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Dukung PKPN, Tiga Kementerian Bersinergi Perkuat UMKM dan Ekraf Lewat Ekosistem Kawasan

“Sebagai bagian dari dukungan terhadap program Sekolah Rakyat, KPK, melalui Direktorat Pemantauannya, saat ini sedang melakukan studi,” kata Budi di kantor pusat KPK di Jakarta Selatan belum lama ini.

Penilaian ini bertujuan untuk memetakan potensi risiko korupsi, khususnya dalam pengadaan publik, sektor yang sejak lama dianggap rentan.

Budi menguraikan penyimpangan umum, termasuk perencanaan yang tidak selaras, penyalahgunaan sistem pembelian elektronik, manipulasi harga estimasi pemilik, dan praktik pengaturan tender.

Baca Juga: Polrestabes Surabaya Bongkar Sindikat Joki SNBT UTBK di Unesa, 14 Orang Ditangkap Termasuk 3 Dokter

Data KPK menunjukkan bahwa antara tahun 2004 dan 2025, 446 dari 1.782 kasus korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa, menjadikannya kategori terbesar kedua setelah suap dan gratifikasi, yang berjumlah 1.100 kasus.

Lembaga tersebut juga telah meningkatkan pengawasan melalui instrumen seperti Survei Penilaian Integritas (SPI).

Skor SPI Kementerian Sosial menurun dari 79,16 pada tahun 2024 menjadi 75,79 pada tahun 2025, menempatkannya dalam kategori waspada.

Baca Juga: Perluas Jaringan Komunikasi Publik, Bakom Resmikan 39 Media Digital Jadi Mitra Pemerintah

Meskipun skor manajemen pengadaan sedikit meningkat, penilaian ahli tetap relatif rendah.

Kontroversi ini berpusat pada rencana pengadaan sepatu di bawah Kementerian Sosial, yang mengawasi program Sekolah Rakyat.***