Pemberlakuan Layanan Tanpa Fotocopy KTP, Kemendagri Perluas Pemanfaatan Aplikasi IKD

KLIKREAD.COM, Jakarta - Dalam rangka penerapan layanan tanpa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) akan memperluas pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Pemanfaatan ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi, serta memperluas akses layanan bagi masyarakat.

Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Dukcapil, Muhammad Nuh Al Azhar menjelaskan, implementasi IKD telah diuji melalui proyek percontohan dalam program percepatan transformasi digital pemerintah di Kabupaten Banyuwangi.

Baca Juga: Dihadapan Hakim, Immanuel Ebenezer Minta Ampun Malu dan Menyesal Terima Uang Rp3 Miliar dan Ducati

Hal tersebut disampaikan usai pembukaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Data Kependudukan bagi Aparat Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2026 Angkatan I di Savero Hotel, Depok, Jawa Barat, Rabu 6 Mei 2026, kemarin.

Pada program itu, sekitar 351 ribu calon penerima bantuan sosial (bansos) mengakses layanan tanpa menggunakan fotokopi KP elektronik.

Verifikasi dilakukan melalui aplikasi IKD berbasis ponsel.

Nuh menyampaikan, bagi masyarakat pada kelompok desil 1 hingga 4 yang belum memiliki perangkat ponsel, layanan tetap diberikan melalui pendekatan teknologi face recognition dengan dukungan agen pendamping di lapangan.

Baca Juga: Disebut Otak Utama Pembuatan Ijazah Jokowi, Aktivis Rustam Effendi Minta Presiden Prabowo Copot Menko PMK

Selain sektor bantuan sosial, Nuh menambahkan bahwa pemanfaatan IKD juga telah diterapkan dalam layanan perbankan.

Tercatat sekitar 287 ribu masyarakat membuka rekening di Bank BNI tanpa menggunakan fotokopi KTP, melainkan melalui proses verifikasi berbasis IKD.

"Jadi sudah dimulai [pemanfaatan IKD di berbagai sektor]," ujar Nuh kepada awak media.

Baca Juga: Roy Suryo Cs Siap Dukung Penggugat Baru Ijazah Jokowi ke PN Solo

Menurutnya, berbagai use case tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan identitas digital memiliki potensi besar dalam mendukung integrasi layanan publik lintas sektor.