KLIKREAD.COM, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Sekjen Kemendagri RI), Tomsi Tohir, meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mengoptimalkan pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah agar lebih tepat sasaran.
Dan juga memperkuat koordinasi dengan distributor serta pelaku usaha guna menjaga kelancaran pasokan.
Serta melakukan pemantauan harga harian secara konsisten sebagai dasar pengambilan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.
Baca Juga: Terkait Indikasi Korupsi Jual Beli Titik Dapur MBG, Kepala KSP Bahas Bersama Ketua KPK
Ia menegaskan bahwa setiap daerah perlu merumuskan solusi yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya masing-masing.
Hal ini diucapkan Tomsi Tohir Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah.
Rakor dilaksanakan secara hybrid oleh Kemendagri RI bersama seluruh pemerintah daerah se-Indonesia, Selasa 05 Mei 2026.
Baca Juga: Dianggap Tindakan Melawan Hukum, Alumni UGM Turut Gugat Ijazah Jokowi
Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menjelaskan, bahwa inflasi nasional yang masih ditopang oleh kelompok makanan, minuman, serta sektor jasa harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Menurutnya, pengendalian inflasi tidak cukup bersifat administratif, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.***
Artikel Terkait
Dapat Arahan Presiden, Dudung Bakal Cek Langsung Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih
Jaga Profesionalitas, Polri Larang Anggota Live Streaming di Medsos Saat Bertugas
Murid Sekolah Rakyat Bakal Dapat 4 Pasang Sepatu Gratis dari Kemensos
Mulai Tahun 2027, Mendikdasmen Larang Guru Non ASN Mengajar di Sekolah Negeri Mulai 2027, Begini Aturannya
Siapkan Anggaran Rp24 Triliun, Kemenag RI Fokus Sejahterakan Guru Non ASN
MUI Murka Minta Tindak Tegas Kiai Ponpes Pati Cabuli Puluhan Santriwati
Pegiat Antikorupsi Desak KPK Periksa Anggota DPR RI Terkait Dugaan Korupsi PIP dan KIP
KPK Periksa Plt Bupati Cilacap dan Saksi Lainya Terkait Kasus Dugaan Pemerasan THR Bupati Cilacap
Dianggap Tindakan Melawan Hukum, Alumni UGM Turut Gugat Ijazah Jokowi
Terkait Indikasi Korupsi Jual Beli Titik Dapur MBG, Kepala KSP Bahas Bersama Ketua KPK