Banyak Bekas Tambang Ditinggal Tanpa Reboisasi, WALHI Ungkap Perusahaan Justru Tanam Sawit: Itu Keuntungannya Dinikmati Siapa?

“Kami menemukan justru wilayah-wilayah yang dipulihkan itu malah ditanami sawit, ditanami pohon-pohon lain yang kita nggak tau itu keuntungannya dinikmati siapa.

Tentunya itu bukan untuk rakyat,” tegasnya.

Sentil Negara yang Disebut Tak Lakukan Pengawasan

Baca Juga: Wapres Gibran Kunjungi Warga Terdampak Banjir di Sumatera Naik Motor Trail Diboceng Pspampres

Mengenai pengawasan pada aktivitas tersebut, Uli terang-terangan menyebut peran negara yang tak hadir dalam prosesnya.

“Setelah mereka (negara) memberikan izin, nyaris tidak pernah melakukan evaluasi pada izin yang diberikan.

Sekalipun kita sudah melaporkan bahwa terjadi banyak pelanggaran di sana. Tidak pernah ada evaluasi,” kata Uli.

Menurutnya, mandat dari Undang-Undang tentang negara yang harus melakukan pengawasan karena berkaitan dengan keselamatan rakyat, tak direalisasikan.

“Ketika mau memberikan izin, harus diperketat perizinannya karena makna izin sesungguhnya itu adalah pengetatan dan proteksi,” tuturnya.

Baca Juga: Presiden RI Prabowo Subianto Minta Bahas Rencana Amandemen UUD 1945 Jangan Terburu-buru

Izin yang diberikan tanpa ada pengawasan, kata Uli sebagai bentuk kelonggaran yang diberikan oleh negara.

Sorotan lain dari WALHI adalah lemahnya upaya penegakan hukum oleh negara kepada perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan.

“Tidak banyak juga, bahkan bisa dihitung dengan jari perusahaan-perusahaan yang melakukan kejahatan lingkungan yang negara pernah lakukan penegakan hukum kepada mereka. Seolah-olah negara kita ini tunduk pada kepentingan,” tambahnya.

Uli melanjutkan, dengan peran negara yang dianggap lemah untuk memproses hukum perusahaan bermasalah, menjadi bentuk ada peran dalam kejahatan lingkungan.

Baca Juga: Wapres Gibran Kunjungi Warga Terdampak Banjir di Sumatera Naik Motor Trail Diboceng Pspampres