KLIKREAD.COM, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan 269 Sekolah Rakyat di Indonesia pada 2026.
Dengan perincian, pada tahun 2025 menargetkan 165 titik dan pada tahun 2026 ditargetkan bisa membangun 104 titik sekolah rakyat.
"Untuk tahun ini target akan beroperasi di 165 sekolah, yang menurut laporan dan perkembangan.
Insyaallah akan semua beroperasi pada tahun ini untuk 165 dulu," ujar Prasetyo kepada awak media, Jumat 17 Oktober 2025 kemarin lalu.
Baca Juga: KPK Diminta Segera Audit Proyek Kereta Cepat Whoosh agar Tak Jadi Isu Politis
"Ini juga salah satu program yang menurut kami ini sebuah terobosan karena ini betul-betul untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di ekonomi yang paling bawah."
Adapun, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat dalam jangka panjang.
Meski tidak menjelaskan dengan spesifik mengenai periode waktunya.
Saat ini, sudah ada 100 sekolah rakyat yang telah beroperasi di Indonesia.
Baca Juga: Masih Proses Pemanggilan Saksi, KPK Bantah Ada Intervensi di Kasus Korupsi Kuota Haji
Presiden sempat mengatakan, targetnya jumlah itu akan bertambah menjadi 165 sekolah rakyat pada akhir September dan diresmikan pada Oktober 2025.
Berdasarkan laman resminya, sekolah rakyat itu akan tersebar di 35 lokasi di Sumatera; 68 lokasi di Jawa; 13 lokasi di Kalimantan; 28 lokasi di Sulawesi.
Dan juga 7 lokasi di Bali dan Nusa Tenggara; 8 lokasi di Maluku; dan 6 lokasi di Papua.***
Artikel Terkait
Menkeu Purbaya Siap Dipecat Presiden Prabowo Jika Target Ekonomi Tidak Capai 6 Persen pada 2026
KPK Minta Masyarakat Buat Laporan Resmi Jika Mengetahui Ada Tindakan Korupsi
Pemerintah Siapkan Pemutihan 23 Juta peserta BPJS Kesehatan Nunggak Hingga Rp10 Triliun
Kampus Harus jadi Ruang Aman bagi Mahasiswa Jauh dari Kasus Perundungan
Dukung Pengembangan Trasmigrasi Tiap Daerah, Kementrans Anggarkan Rp300 Miliar
Indonesia Raih Dua Penghargaan AEEE dari PBB Program Penegakan Hukum Lingkungan
Kinerja Seskab Teddy Indra Wijaya Dinilai Sebagai Refleksi Profesionalisme dan Loyalitas
DPR RI Dukung Penuh Langkah Menkeu Tindak Tegas Oknum Bea Cukai Penghambat UMKM
Masih Proses Pemanggilan Saksi, KPK Bantah Ada Intervensi di Kasus Korupsi Kuota Haji
KPK Diminta Segera Audit Proyek Kereta Cepat Whoosh agar Tak Jadi Isu Politis