KLIKREAD.COM, Jakarta- Koordinator Simpul Aktivis Angkatan (Siaga) 98, Hasanuddin, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penyelidikan terhadap perencanaan dan pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
Hal ini kata dia dalam upaya untuk menghindari persoalan tersebut tidak berkembang menjadi wacana politis yang kontraproduktif.
Menurutnya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak sepatutnya dilihat secara negatif dan politis.
Baca Juga: Masih Proses Pemanggilan Saksi, KPK Bantah Ada Intervensi di Kasus Korupsi Kuota Haji
"Pembangunan infrastruktur transportasi strategis ini merupakan bagian dari upaya modernisasi sistem mobilitas nasional.
Tentunya bertujuan mempercepat konektivitas, menekan biaya logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah," ujar Hasanuddin dikutip dari laman RMOL, Minggu, 19 Oktober 2025.
Hasanuddin mengatakan, penting untuk membedakan antara substansi pembangunan infrastruktur strategis dengan dugaan kelemahan dalam perencanaan dan pembiayaan proyek.
Baca Juga: DPR RI Dukung Penuh Langkah Menkeu Tindak Tegas Oknum Bea Cukai Penghambat UMKM
Jika terdapat indikasi perencanaan keuangan yang tidak profesional, penuh intervensi, atau menyebabkan pembengkakan biaya.
Maka hal tersebut kata dia, harus diselesaikan secara akuntabel melalui evaluasi menyeluruh dan audit investigatif yang independen.
"Untuk menghindari agar persoalan ini tidak berkembang menjadi wacana politis yang kontraproduktif, sebaiknya KPK atau Kejaksaan melakukan penyelidikan.
Tentunya mengevaluasi mendalam terhadap aspek perencanaan dan pembiayaan proyek," terang Hasanuddin.
Baca Juga: Dukung Pengembangan Trasmigrasi Tiap Daerah, Kementrans Anggarkan Rp300 Miliar
Langkah tersebut kata Hasanuddin sangat penting untuk memastikan transparansi, menegakkan prinsip akuntabilitas publik.
Artikel Terkait
Menteri Nakal Diberi Tiga Kali Peringatan, Presiden RI Siap Lakukan Reshuffle Kabinet
Menkeu Purbaya Siap Dipecat Presiden Prabowo Jika Target Ekonomi Tidak Capai 6 Persen pada 2026
KPK Minta Masyarakat Buat Laporan Resmi Jika Mengetahui Ada Tindakan Korupsi
Pemerintah Siapkan Pemutihan 23 Juta peserta BPJS Kesehatan Nunggak Hingga Rp10 Triliun
Kampus Harus jadi Ruang Aman bagi Mahasiswa Jauh dari Kasus Perundungan
Dukung Pengembangan Trasmigrasi Tiap Daerah, Kementrans Anggarkan Rp300 Miliar
Indonesia Raih Dua Penghargaan AEEE dari PBB Program Penegakan Hukum Lingkungan
Kinerja Seskab Teddy Indra Wijaya Dinilai Sebagai Refleksi Profesionalisme dan Loyalitas
DPR RI Dukung Penuh Langkah Menkeu Tindak Tegas Oknum Bea Cukai Penghambat UMKM
Masih Proses Pemanggilan Saksi, KPK Bantah Ada Intervensi di Kasus Korupsi Kuota Haji