KPK Minta Masyarakat Buat Laporan Resmi Jika Mengetahui Ada Tindakan Korupsi

KLIKREAD.COM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepada masyarakat untuk membuat laporan secara resmi jika mengetahui ada tindakan korupsi.

Laporan resmi tersebut nantinya membuat KPK bisa melakukan proses penyelidikan yang diperlukan secara resmi.

Pernyataan KPK ini menanggapi klaim dari Mahfud MD tentang adanya dugaan mark up atau penggelembungan dana dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Siap Dipecat Presiden Prabowo Jika Target Ekonomi Tidak Capai 6 Persen pada 2026

“KPK mengimbau bagi masyarakat yang mengetahui informasi awal ataupun data awal terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi.

Maka silakan dapat menyampaikan aduan tersebut kepada KPK melalui saluran pengaduan masyarakat,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis, 16 Oktober 2025 lalu.

Mengenai laporan masuk ke KPK, Budi mengatakan bahwa harus ada data atau informasi awal yang disertakan agar lembaga antirasuah tersebut bisa memulai proses penyelidikan.

Baca Juga: Menteri Nakal Diberi Tiga Kali Peringatan, Presiden RI Siap Lakukan Reshuffle Kabinet

“Tentunya dari setiap laporan pengaduan masyarakat, KPK akan mempelajari, akan menganalisis apakah substansi atau materi dari laporan tersebut.

Termasuk dalam unsur dugaan tindak pidana korupsi atau bukan,” terangnya.

Selanjutnya, akan dilakukan verifikasi dan menganalisis apakah laporan tersebut berada di bawah penyelesaian yang dilakukan oleh KPK.

Baca Juga: Pegawai Terkejut Menkeu Sidak Kantor Pajak sedang Sibuk Olahraga di Ruang Kerja

Sementara Mahfud MD sempat melontarkan tudiangan adanya mark up dana proyek Whoosh diutarakan dalam siaran YouTube Mahfud MD Official diunggah pada 14 Oktober 2025 lalu.

“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat.