Terkait Kebijakan Pendidikan Siswa Masuk Barak Militer, Dedi Mulyadi Dilaporkan ke Komnas HAM

KLIKREAD.COM, Jabar - Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan Indonesia (LBH PI) melaporkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Hal ini terkait kebijakan memberikan pendidikan masuk barak militer untuk siswa yang dianggap nakal.

Direktur Eksekutif LBH PI Rezekinta Sofrizal mengatakan program itu tak bertujuan untuk mendisiplinkan seorang anak.

Baca Juga: JCH Usia 107 Tahun Asal Pamekasan Meninggal Dunia Sebelum Berangkat Naik Haji ke Tanah Suci

"Falsafah pendidikan, bahwa anak itu untuk bisa lebih memanusiakan diri, menggali potensi dan bakatnya," ujar Rezekinta saat ditemui di Komnas HAM, Jakarta Pusat, pada Kamis, 8 Mei 2025.

Menurut dia, kebijakan yang dibuat Dedi Mulyadi mengirim anak ke barak militer itu juga tidak sesuai dengan regulasi di pendidikan.

Rezekinta menyebut aturan ini yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sisdiknas.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Tepis Kritikan Program Pendidikan Karakter Ala Militer Khusus Siswa Bermasalah

"Peran tanggung jawab masyarakat dan pemerintah daerah itu ada untuk dilibatkan mengarahkan hasil dari pendidikan itu sendiri," kata dia.

Rezekinta mempertanyakan alasan Gubernur Jawa Barat itu yang melibatkan TNI terhadap pendidikan anak sekolah.

Seharusnya, kata dia, Dedi Mulyadi dapat memaksimalkan sejumlah aspek yang tertuang pada UU Sisdiknas.

Khususnya anak sekolah yang memiliki masalah tanpa melibatkan instansi militer.

Baca Juga: Tahap AWal Dimulai Siswa Purwakarta, Dedi Mulyadi Kirim Siswa Bermasalah ke Barak Militer

"Kami dari LBH Pendidikan Indonesia menolak kebijakan tersebut.