Kumpulan Soal dan Pembahasan Tes Wawasan Kebangsaan untuk Hadapi CAT PPPK Tenaga Teknis 2022

Baca Juga: Tak Gentar Ditantang Yamaha Fazzio, Honda Genio 2023 Beri Kejutan

Pembahasan Soal PPPK Tenaga Teknis 2022
1. Dengan Piagam HAM Indonesia tersebut,
hak-hak asasi manusia/warga negara
Indonesia dapat terlaksana dengan baik
tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran
HAM. (A)

2. Di dalam Piagam Jakarta tercantum
rumusan dasar negara yang disebut
Pancasila. (A)

3. Kekeluargaan merupakan suatu asas
dalam bangsa Indonesia yang dilakukan
secarra gotong royong dalam
musyawarah dan mufakat. (B)

4. Berdasrkan TAP MPRS
No.XX/Mprs/1966, Pancasila merupakan
dasar negara dan pandangan hidup
bangsa Indonesia. (E)

5. Hukum dasar negara mengatur susunan
organisasi suatu negara, membatasi
tugas dan wewenang organ-organ
(badan-badan) negara serta hubbungan-
hubungan baik vertikal maupun horisontal
antar organ-organ (badan-badan) negara
itu. (E)

6. Dampak Dekrit Presiden 5 Juli 1959:
 Konstituante dibubarkan
 UUD RI 1950 tidak berlaku
 Dibentuk DPAS
 Kembali ke UUD 1945
(D)

7. Alat-alat perlengkapan MPR yaitu
Pimpinan MPR, Badan pekerja MPR,
Komisi MPR, dan Panitia Ad Hoc MPR.
(C)

8. Menteri-menteri negara adalah pembantu
Presiden. Pernyataan tersebut tercantum
dalam UUD 1945 pasal 17. (C)

9. TAP MPR No. IV/MPR/1983 mengatur
mengenai referendum. (C)

10. Penyebab utama menyerahnya Jepang
kepada Sekutu adalah kedua kota di
Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki
dibom atom oleh Amerika Serikat.
Hiroshima dibom tanggal 6 Agustuss
1945 dan Nagasaki dibom tanggal 9
Agustus 1945. (C)

11. Hasil sidang PPKI tanggall 18 Agustus
1945 adalah:
 Mengesahkan UUD menjadi UUD
1945
 Menetapkan Ir. Soekarno dan Moh.
Hatta sebagai presiden dan wakil
presiden
 Presiden untuk sementara waktu
dibantu oleh suatu Komite Nasional
(E)

12. Buku Max Havelar dikarang oleh Douwes
Dekker/Multatuli (nama samaran). Buku
ini menceritakan penderitaan bangsa
Indonesia sewaktu dilaksanakan tanam
paksa. (B)

13. Segala sumber kakayaan yang terdapat
di dalam landas kontinen Indonesia
adalah milik ekslusif negara RI. Maka
untuk menghindari eksploitasi kekayaan
alam Indonesia maka pemerintah segera
mengeluarkan Deklarasi Djuanda. (C)
14. Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung
berfungsi sebagai peradilan banding dan
kasasi. (A)

15. Mahkamah Agung tidak tidak punya hak
untuk menguji peraturan daerah. (D)