Tata Kelola dan Regulasi BGN Dinilai Masih Rentan, KPK Soroti Potensi Korupsi Program MBG Rp268 Triliun

KLIKREAD.COM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti tingginya potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini seiring besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin menegaskan lembaganya mendukung penuh program unggulan pemerintah.

Baca Juga: Masuk Lewat Jalur Tikus, 20 Ton Bawang Impor Ilegal Dimusnahkan

Namun penguatan pengawasan dan pencegahan korupsi menjadi hal utama agar pelaksanaan berjalan transparan dan tepat sasaran.

“KPK sesuai tusinya (tugas dan fungsinya) juga punya kewajiban untuk memastikan bahwa program-program unggulan itu berjalan dengan baik, tepat sasaran, transparan, akuntabilitasnya terjaga.

Dan tentu jangan sampai ada korupsi dalam implementasinya,” ujar Aminudin di Kabupaten Serang, Banten, Rabu 20 Mei 2026 malam.

Baca Juga: Rawan Korupsi, Stranas PK Sebut Dana MBG Rp12 Triliun Mengendap di Rekening Yayasan

Ia menjelaskan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program masih tergolong lembaga baru yang sedang membangun sistem organisasi dan regulasi kerja sehingga dinilai rawan menghadapi persoalan tata kelola.

“Suatu lembaga yang baru dibentuk, dengan kerangka regulasi masih belum mapan, dengan organisasinya juga masih belum mapan, kemudian mengemban amanah program nasional dengan anggaran besar.

Sehingga kami perlu melihat bahwa dalam pelaksanaannya ini harus betul-betul jangan sampai disalahgunakan,” katanya.

Baca Juga: Presiden Prabowo: Derajat Indonesia Direndahkan di Bawah Anjing oleh Negara Penjajah

Menurut Aminudin, KPK melalui Direktorat Monitoring pada 2025 telah melakukan kajian pencegahan korupsi terhadap tata kelola program MBG.

Terutama terkait kesiapan regulasi, organisasi, hingga infrastruktur pendukung yang dinilai masih membutuhkan penguatan.