Alasan Efesiensi dan Pangkas Ongkos Politik, Tiga Partai Dukung Wacana Pilkada Dikembalikan Dipilih DPRD

“Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat.

Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” lanjut politisi yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri ini.

Baca Juga: Polri Kebut Penanganan Dampak Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Wilayah Sumatra

Selain anggaran negara, Sugiono menyoroti tingginya ongkos politik yang harus ditanggung calon kepala daerah dalam mekanisme pemilihan langsung.

Menurutnya, biaya pencalonan dan kampanye yang sangat besar berpotensi menghambat individu yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk memimpin daerah.

“Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal.

Baca Juga: Tiga Orang Tewas, Kapal Rombongan Camat dan Relawan Tenggelam di Selat Makassar

Dan ini yang juga kita harus evaluasi, kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu.

Namun bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa,” tuturnya.***