“Ada biaya kampanye, biaya penggalangan, biaya komunikasi politik, yang menyebabkan banyak kepala daerah terjebak kepada persoalan-persoalan terkait dengan korupsi,” imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, membawa kembali usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD dalam acara puncak HUT ke-61 Golkar pada 5 Desember 2025 lalu.
Bahlil mengatakan bahwa partainya sudah melakukan kajian mengenai permasalahan tersebut.
Presiden Prabowo yang saat itu hadir pun langsung menanggapi usulan yang disebutkan oleh Bahlil.
“Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya, kenapa nggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai,” kata Prabowo.
Tak hanya sekali Golkar menyebut tentang pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
Bahlil sempat menanggapi usulan bahwa pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD dari Ketum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pada pertengahan tahun ini.
“Saya kan dari awal, dari sejak HUT Golkar, pada bulan Desember kemarin, dalam sambutan saya.
Saya katakan bahwa penting untuk kita melakukan penataan sistem demokrasi kita lewat perubahan undang-undang politik,” ujar Bahlil kepada awak media di Istana Kepresidenan Jakarta pada 28 Juli 2025 lalu.
Saat itu, Bahlil mengungkapkan bahwa usulan tersebut secara keseluruhan, baik untuk pileg, pilkada, gubernur, bupati, dan wali kota.
“Salah satu opsinya itu pemilihan dilakukan lewat DPR, kenapa?
Karena Undang-Undang 1945 pun tidak menegaskan bahwa pemilihan bupati/wali kota itu langsung tapi dilakukan secara demokratis,” tuturnya.***
Artikel Terkait
Antisipasi Risiko Banjir bandang dan Longsor, Pemda dan masyarakat Diingatkan Perkuat Kesiapsigaan
Ancaman Longsor dan Banjir Bandang Meluas, Pakar UGM Ingatkan Waspada Risiko Musim Hujan
Prabowo Melepas Atlet Indonesia ke SEA Games: Sambil Mengurus Saudara Kita yang Terdampak Musibah, Kita Harus Tetap Kuat
Kisah Pilu Warga Desa Sekumur saat Air Setinggi 10 Meter Deras Menerjang Wilayahnya, Hanya Tersisa Bangunan Masjid
Gubernur Aceh Tegaskan Kepala Daerah Segera Mengundurkan Diri Jika Cengeng Tak Sanggup Tangani Bencana Banjir Bandang
Beda Suara Gubernur Aceh dan Mendagri soal 3 Bupati Tak Sanggup Atasi Bencana: Dinilai Tak Bisa Mandiri hingga Dianggap Cengeng
Penanganan Bencana Bajir Bandang di Aceh, Presiden RI Prabowo Subianto Tinjau Sejumlah Titik Alami Kerusakan Parah
Musibah Banjir Bandang dan Longsor di Sumatera Mirip saat Aceh Dilanda Tsunami di 2004, Teringat Tulisan SBY
Presiden Prabowo Kunjungi Sejumlah Dapur Pengungsi, Termasuk Titik Kerusakan Parah Akibat Bencana Banjir dan Longsor di Aceh
Menteri ESDM Bahlil di Depan Presiden Prabowo Janjikan Listrik Aceh 93 Persen Pulih Mulai Minggu Malam