PN Jakpus Batalkan Gugatan Rp100,3 M HCB, Dinilai Kabur dan Cacat Formil

Sengketa internal organisasi seharusnya diselesaikan melalui mekanisme organisasi (kongres, musyawarah, AD/ART), bukan dibawa ke ranah pidana.

Hal ini sesuai dengan doktrin klasik hukum: criminal law as ultimum remedium — hukum pidana hanya digunakan sebagai upaya terakhir, bukan senjata politik organisasi.

Ketiga, putusan ini menjadi landasan legitimasi kepengurusan PWI hasil Kongres Persatuan 30 Agustus 2025.

Baca Juga: Thomas Djorghi Buka Suara Pilihan Pasangan Lebih Muda dan Suka Traveling

Jika pengadilan saja menyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum, maka keberadaan pengurus baru yang dipimpin Akhmad Munir.

Dan Zulmansyah Sekedang otomatis mendapat penguatan moral sekaligus yuridis.***