Polri Respon Cepat Antisipasi Kelangkaan Luncurkan GPM Sebanyak 1,3 Juta Ton Beras

Penyaluran beras SPHP akan dilakukan melalui dua skema.

Yakni, langsung satuan wilayah ke Bulog atau via Koperasi Merah putih, Primkoppol atau Koperasi lainnya dengan batas beli per konsumen maksimal 10 kg.

'Kecuali daerah 3T, Maluku, dan Papua yang menggunakan kemasan 50 kg," jelasnya.

Baca Juga: Presiden Prabowo Percepat Pembangunan Layanan Kesehatan, 32 Rumah Sakit di Daerah Terpencil Diprioritaskan

Seluruh proses penyaluran, lanjutnya, wajib mematuhi HET zonasi dan dilarang dijual kembali.

Digitalisasi distribusi dijamin melalui aplikasi Klik SPHP yang mengintegrasikan pengajuan, pembayaran, hingga pelaporan dalam 8 tahap.

"Untuk harga jual wajib di bawah HET dan input data pembeli," paparnya.

Baca Juga: Bendera One Piece Viral, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Komentar Ini

Sementara Deputi I Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa menegaskan akan memastikan beras berkualitas, stok stabil, dan manfaat langsung dirasakan masyarakat.

"Ini menjadi sebagai bukti peran Polri menjaga stabilitas pangan," terangnya.

Bagian lain, Dirtipideksus Bareskrim Brigjen Helfi Assegaf mengingatkan pencegahan penyaluran ke ‘pemain besar’ melalui pendataan ketat dan pelaporan harian.

"Masyarakat mendapat akses terbuka untuk berpartisipasi melaporkan penyimpangan via Hotline 110 atau aplikasi Klik SPHP," terangnya.

Baca Juga: Bendera One Piece Viral, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Komentar Ini

Menurutnya, satgas SPHP Polri yang akan mengawasi pencapaian target penyaluran.

"Kami akan berikan sanksi tegas bagi pelanggar HET maupun mitra tidak resmi," tegasnya.***