Dinilai Kental Konflik dan Amburadul, ICW Minta Prabowo Hentikan Proyek Program MBG

Anggaran MBG disalurkan melalui skema bantuan pemerintah.

Itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

Mengacu pada peraturan tersebut, lanjut Dewi, anggaran MBG mestinya diberikan langsung kepada penerima manfaat.

Namun, anggaran tersebut justru dikirimkan ke pihak eksternal mitra BGN.

Baca Juga: Kemenkes Wajibkan Jemaah Haji 2025 Lakukan Vaksin Polio

Dalam Pasal 24 Permenkeu 132/2021, kata Dewi, disebutkan bahwa pemberian bantuan sarana/prasarana dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang.

Jika bantuan dalam bentuk uang, sesuai Pasal 25 ayat (3) Permenkeu 132/2021, maka pemberian sarana/prasarana dilakukan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening penerima bantuan sarana/prasarana.

Penyaluran anggaran lewat skema bantuan juga membuka celah praktik korupsi.

Ia menyebut, kasus korupsi bantuan sosial Covid-19 oleh bekas Menteri Sosial Juliari Batubara adalah contohnya.

Baca Juga: Bareskrim Usut Laporan Ridwan Kamil Terkait Tudingan Hamili Lisa Mariana

Dalam pantauan ICW, dana bantuan rawan diselewengkan.

Modus terbanyak yaitu laporan fiktif dan manipulasi laporan pertanggungjawaban.

Ketiga, MBG diwarnai ketimpangan layanan dan kualitas makanan yang buruk.

Ada laporan yang menunjukkan perbedaan penyediaan alat makan antar sekolah.

Sebagian sekolah menerima makanan dengan wadah berbahan stainless steel yang aman dan layak pakai.