Penyesuaian TKDN Saat Terjadinya Perang Dagang Dunia Bisa Berujung Blunder

KLIKREAD.COM, Jakarta - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyoroti keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk menyesuaikan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Dia mengatakan, penyesuaian TKDN pada saat terjadinya perang dagang dunia bisa berujung blunder.

"Kalau buru-buru hapus kuota impor (pada TKDN), sementara saat perang dagang Indonesia jadi tujuan impor dari berbagai negara, apa itu tidak blunder?" ujar Bhima dikutip dari jawapos.com, Kamis 10 April 2025.

Baca Juga: Pemberdayaan BRI Bawa Pengusaha UMKM Aksesoris Fashion Tembus Pasar Internasional

Bhima menegaskan, penghapusan kuota impor pada TKDN seolah-olah berkeinginan untuk memberantas rantai impor. Namun, perlindungan bagi industri domestik juga harus diperhatikan.

Menurutnya, seharusnya Presiden Prabowo harus mempunyai sejumlah pertimbangan sebelum benar-benar menginstruksikan penyesuaian kebijakan TKDN.

Seperti halnya perang dagang yang membuat produsen dan berbagai negara mencari pasar alternatif pakaian jadi dari Vietnam, Kamboja, dan Tiongkok. Hal ini tentu akan membanjiri pasar Indonesia.

"Pelaku usaha domestik banyak yang meminta Permendag 8 Tahun 2024 segera direvisi, tapi ini malah tidak dilakukan.

Baca Juga: Viral Agung Surahman Aspri Presiden RI Prabowo Dijemput Pesawat Kepresidenan di Bengkulu

Kalau impornya dilonggarkan, bukankah ini sama dengan bunuh diri," jelas dia.

Selain itu, ia juga menyoroti program Presiden Prabowo yang berkaitan dengan swasembada pangan.

Bhima menekankan bahwa program ini tak relevan lantaran impor pangan yang sudah membengkak akan semakin melonjak.

"Buat apa bikin food estate, dan bangun waduk kalau pangan impor makin deras masuk.

Prabowo sepertinya tidak paham konsekuensi dari dibukanya keran importasi," tutup Bhima.