KLIKREAD.COM, Jakarta - Sejumlah investor memprotes adanya kebijakan baru dari kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dalam penataan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kebijakan tersebut berupa membatasi jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di tingkat kecamatan hanya diisi 6 dapur MBG saja.
Kebijakan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian para investor yang telah menanamkan modal untuk pembangunan dapur MBG di berbagai daerah.
Baca Juga: BGN Ambil Kebijakan Baru, Tetapkan Satu Kecamatan Maksimal Hanya 6 Unit Dapur MBG
Sejumlah pihak yang mengaku sebagai investor bahkan mendatangi kantor BGN guna meminta kejelasan mengenai kelanjutan proyek yang telah mereka biayai.
Mereka mengklaim telah mengeluarkan dana dalam jumlah besar, mencapai miliaran rupiah, untuk mendukung pembangunan fasilitas dapur MBG.
Sebagian investasi tersebut disebut diarahkan ke wilayah 3T, yakni daerah terdepan, tertinggal, dan terluar yang selama ini menjadi prioritas pemerataan pembangunan pemerintah.
Situasi itu menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor terkait kepastian kelanjutan proyek yang telah mereka jalankan.
Baca Juga: Raffi Ahmad Terseret Kasus Bea Cukai, Hotman Kumpulkan Bukti Sebelum Proses Hukum
Terlebih, penghentian sementara pendaftaran dapur baru berpotensi memengaruhi rencana ekspansi maupun operasional yang sebelumnya telah dipersiapkan.
Di sisi lain, BGN menilai persoalan utama yang perlu segera diselesaikan saat ini adalah distribusi dapur MBG yang belum merata.
Berdasarkan evaluasi internal, masih terdapat kecenderungan penumpukan dapur di kawasan perkotaan, sementara sejumlah daerah lain justru belum terlayani secara optimal.
Baca Juga: Pemerintah Percepat Penguatan Ekonomi Desa, 12.232 Gerai KDKMP Rampung Dibangun
Karena itu, pemerintah berupaya menata kembali persebaran fasilitas layanan gizi agar program MBG tidak hanya terkonsentrasi di wilayah yang memiliki akses investasi lebih besar.