KLIKREAD.COM, Jakarta - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengungkap, pemerintah akan menata ulang ribuan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ribuan dapur SPPG ini sebelumnya ditetapkan di luar skema 30 kabupaten wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025.
Padahal kata Dudung, Perpres tersebut menetapkan 30 kabupaten sebagai wilayah prioritas 3T.
Baca Juga: TAUD Ngaku Khawatir Barang Bukti Kasus Andrie Yunus Dimusnahkan PN Militer
Namun dalam pelaksanaannya, muncul penetapan hingga 8.617 titik MBG melalui surat keputusan (SK) yang diterbitkan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya, yakni Dadan Hindayana, dengan menggunakan kriteria tambahan tersendiri.
"Ditentukan 8.617 dengan SK penetapan lokasi oleh Kepala Badan yang terdahulu," kata Dudung dalam konferensi pers usai audiensi dengan Kepala BGN Nanik S Deyang di KSP, Jakarta Pusat, Rabu 10 Juni 2026.
Penataan ulang itu menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG yang saat ini tengah dilakukan pemerintah.
Baca Juga: Eks Waka BGN Sony Sonjaya Sebut 20 Nama Besar Diduga Terlibat Korupsi
Termasuk terkait jumlah dapur, kualitas layanan, hingga kesesuaian jumlah penerima manfaat.
Menurut Dudung, evaluasi tidak hanya menyasar dapur yang belum beroperasi, tetapi juga dapur MBG yang sudah berjalan.
Pemerintah ingin memastikan setiap dapur beroperasi sesuai standar dan tidak semata mengejar kuantitas.
"Yang berkualitas, tidak mengejar kuantitas.
Apakah efektif, apakah sesuai dengan aturan yang nantinya tidak menimbulkan misalnya keracunan dan sebagainya," ujarnya.
Baca Juga: Letak Cap Legalisasi, Mikhael Sinaga Klaim Temukan Perbedaan Ijazah Jokowi Versi PDIP dan KPU