Radius menjelaskan, algoritma media sosial pada dasarnya tidak bekerja untuk memahami konteks satire, kritik, atau ironi.
Algoritma bergerak berdasarkan logika atensi, yakni mendorong konten yang mampu membuat pengguna bertahan menonton, mengulang audio, memberi komentar, dan berinteraksi.
“Akibatnya, kritik politik berpotensi kehilangan orientasi reflektifnya lalu berubah menjadi komoditas hiburan semata.
Dalam ekosistem digital, bahkan parodi dapat menjadi kapital visibilitas,” imbuhnya.
Baca Juga: Modus Sebagai Pejabat BGN, Puluhan Korban Penipuan Jual Beli Titik Dapur MBG
Menurut Radius, kondisi tersebut menghadirkan dua kemungkinan sekaligus.
Di satu sisi, meme dan parodi tetap dapat menjadi ruang subversif untuk menelanjangi kesakralan kekuasaan dan menertawakan elitisme politik.
“Humor digital dalam konteks ini berfungsi sebagai bahasa kritik publik terhadap penguasa,” katanya.
Namun di sisi lain, terdapat paradoks ketika ruang digital mengalami overexposure. Viralitas yang terus berulang justru dapat dimanfaatkan untuk membangun citra personal.
Baca Juga: Selebgram Asal Brunei Diringkus Polisi Aniaya Rekan di Kawasan Blok M hingga Tewas
“Figur yang terus muncul di linimasa, bahkan dalam bentuk satire, tetap memperoleh keuntungan berupa eksposur dan kedekatan emosional dengan publik,” lanjutnya.
Karena itu, ia menilai fenomena MBG tidak cukup dipahami sekadar sebagai lagu viral atau hiburan internet.
Fenomena tersebut menunjukkan bagaimana politik digital saat ini bergerak dalam logika algoritma, perhatian, dan percepatan viralitas.
Baca Juga: Jokowi akan Blusukan Lagi Penuhi Undangan Masyarakat dan Kader PSI
“Ini adalah ruang ketika batas antara kritik, hiburan, dan pencitraan menjadi semakin tipis,” pungkasnya.***