Penjangkauan dilakukan secara kolaboratif oleh pendamping Kementerian Sosial bersama Dinas Sosial, unsur pendidikan, serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Petugas akan turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi kondisi keluarga, memastikan persetujuan orang tua.
Sekaligus memastikan calon siswa memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
Pendekatan ini dinilai mampu menjawab berbagai kendala yang selama ini dihadapi masyarakat, mulai dari keterbatasan ekonomi, minimnya informasi, hingga keraguan untuk mengakses layanan pendidikan.
Baca Juga: Menkes RI Sebut Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Mengalir ke Orang Kaya
Gus Ipul menegaskan bahwa proses ini tetap mengacu pada DTSEN sebagai basis penentuan sasaran, khususnya bagi keluarga pada desil 1 dan 2.
"Siapa yang menjadi sasaran? Mereka adalah keluarga paling tidak mampu. Anak-anak yang belum sekolah, tidak sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah," kata Gus Ipul.
Lebih lanjut, ia mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam proses penjangkauan untuk menjalankan tugas sesuai aturan dan prosedur yang berlaku, serta menjaga integritas pelaksanaan di lapangan.
Baca Juga: Tahun 2029, Pemerintah Target Seluruh Wilayah di Indonesia Teraliri Listrik 100%
"Sesuai arahan Presiden tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada suap menyuap, dan tidak boleh ada praktik KKN," tegasnya.
"Menteri Sosial tidak bisa titip, juga Bupati tidak bisa titip, Camat, Lurah tidak bisa titip," tambahnya.
Menurutnya, proses seleksi harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan berbasis data resmi agar tepat sasaran bagi masyarakat yang paling membutuhkan.
Baca Juga: Kejagung Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto Jadi Tersangka Korupsi Tata Kelola Pertambangan Nikel
"Prinsip utamanya adalah yang paling membutuhkan harus harus diprioritaskan," katanya.***