KLIKREAD.COM, Jakarta - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, pemerintah menemukan anomali dalam penyaluran bantuan Iuran BPJS Kesehatan.
Yakni setelah integrasi data menunjukkan sebagian subsidi justru mengalir ke kelompok masyarakat mampu.
Budi mengungkapkan, dalam konsolidasi data melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya penyaluran bantuan skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang tidak tepat sasaran selama ini.
Baca Juga: Tahun 2029, Pemerintah Target Seluruh Wilayah di Indonesia Teraliri Listrik 100%
Dari total populasi Indonesia sebanyak 289,06 juta jiwa, sekitar 140,32 juta orang berada dalam kelompok 50% terbawah atau desil 1 hingga desil 5.
Namun, jumlah peserta yang iurannya dibayarkan pemerintah mencapai 159,1 juta orang.
“Lebih dari 50% penduduk sudah dibayarkan preminya oleh pemerintah.
Baca Juga: Kejagung Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto Jadi Tersangka Korupsi Tata Kelola Pertambangan Nikel
Kita melihat ada anomali bahwa uang yang kita bayarkan itu tidak semuanya untuk 50% orang termiskin,” kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Rabu 15 April 2026 kemarin.
Menurutnya, hasil pemadanan data tersebut menunjukkan adanya penerima subsidi dari kelompok ekonomi atas, termasuk sebagian kecil dari desil 10 atau 10% terkaya.
Dalam skema PBI yang dikelola Kemenkes, terdapat sekitar 47.000 peserta yang tidak tepat sasaran dari total sekitar 96 juta penerima.
Baca Juga: Akui Jadi Korban, Rismon Tegaskan Video Rp5 Miliar JK Hasil Rekayasa AI
Sementara itu, pada skema Pekerja Bukan Penerima Upah (PBU) yang dikelola pemerintah daerah, terdapat sekitar 35 juta peserta yang dinilai tidak sesuai kriteria.***