Digitalisasi yang dibangunnya seperti, platform Merdeka Mengajar, ANBK, SIPLAH, dan sistem seleksi P3K online, merupakan instrumen utama kementerian untuk menutup celah korupsi anggaran pendidikan yang selama ini dinikmati oleh oknum-oknum tertentu.
Nadiem menganalogikan badai hukum yang dihadapinya saat ini sebagai bentuk perlawanan balik dari status quo: Masa lalu sedang menyerang masa depan.
Baca Juga: Terkait Saran Mantan Wamenlu, Seskab Teddy Luruskan Kelebihan Biaya Prabowo ke LN Ditanggung Pribadi
Nadiem mengingatkan kasus ini menjadi preseden krusial bagi generasi muda profesional dan kepastian hukum investasi di Indonesia.
"Kriminalisasi atas kebijakan yang transparan melalui sistem e-katalog LKPP ini akan memutus arus pengabdian talenta terbaik bangsa ke dalam pemerintahan akibat ketakutan hukum," ucapnya.***
Artikel Terkait
Presiden Prabowo Tekankan Nilai Luhur Pancasila Perlu Diterjemahkan Jadi Kebijakan Ekonomi untuk Kemekmuran Rakyat
Dihadapan Jenazah, Presiden Prabowo Beri Penghormatan Terakhir dan Doa kepada Almarhum Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu
55 Warga Ngungsi dan Trauma Akibat Ledakan Bom Sisa Perang Dunia II di Biak, Papua
Terkait Saran Mantan Wamenlu, Seskab Teddy Luruskan Kelebihan Biaya Prabowo ke LN Ditanggung Pribadi
BGN Bakal Jejaki MBG bagi Siswa Sekolah Indonesia Jeddah di Arab Saudi
Jokowi Kenang Ryamizard Sosok Pemimpin Miliki Prinsip Kuat Emban Tugas Negara
Salah Unggahan Gambar Garuda, BRIN Minta Maaf di Desain Gunakan AI
Polda Metro Jaya Nyatakan Berkas Lengkap, Roy Suryo-dr Tifa Segera Disidang Kasus Ijazah Jokowi
Wanda Pelaku Mutilasi 3 Mahasiswa Dijatuhi Vonis Mati PN Pariaman
Prabowo Tinjau SPPG Palmerah Jakarta dan Ikut Santap MBG di SMPN 111 Jakarta