Bacakan Pleidoi, Nadiem Sebut Proyek Chrome Hemat Negara Rp3,9 Triliun, Bukan Merugikan

Audit internal BPKP (2023/2024) juga menegaskan bahwa 95% murid, 86% guru, dan 57% kepala sekolah memanfaatkan perangkat tersebut secara optimal, mematahkan narasi bahwa proyek ini mangkrak.

Nadiem juga menegaskan tidak pernah menandatangani dokumen apa pun terkait teknis pengadaan Chromebook.

Keputusan pemilihan sistem operasi sepenuhnya berada di level Tim Teknis.

"Bukti digital berupa riwayat WhatsApp Chat yang dipegang jaksa justru membuktikan objektivitas dan integritas Nadiem" katanya.

Baca Juga: Salah Unggahan Gambar Garuda, BRIN Minta Maaf di Desain Gunakan AI

Pada 6 Mei 2020, Nadiem secara tertulis menginstruksikan timnya untuk please show both sides of the argument atau tampilkan kedua sisi argumen antara Windows dan Chrome serta pada Agustus 2020 mengarahkan untuk tetap mempertimbangkan Windows agar seluruh sekolah mendapatkan laptop.

Nadiem juga membantah keras tuduhan konflik kepentingan (quid pro quo) terkait investasi Google di Gojek/GoTo. Mayoritas investasi Google masuk sebelum dirinya menjabat sebagai menteri.

Dan statusnya telah berubah menjadi pemegang saham biasa tanpa hak kendali atau posisi korporasi sejak dilantik.

Baca Juga: Jokowi Kenang Ryamizard Sosok Pemimpin Miliki Prinsip Kuat Emban Tugas Negara

Skema tuduhan jaksa yang menyamakan transaksi internal GoTo senilai Rp809M, sebagai basis uang pengganti dinilai tidak logis.

"Saya memimpin perusahaan, memimpin kementerian, mengambil keputusan-keputusan besar, tanpa pernah mengorbankan integritas saya.

Tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri atau korporasi, dan tidak ada niat jahat (mens rea)," tegasnya.

Nadiem juga mengakui keluguannya dalam menavigasi konstelasi politik birokrasi. Keinginannya yang mengedepankan efisiensi profesional, gerak cepat, dan pemangkasan birokrasi sering kali disalah artikan sebagai keangkuhan.

Baca Juga: BGN Bakal Jejaki MBG bagi Siswa Sekolah Indonesia Jeddah di Arab Saudi

Sehingga memicu gesekan dengan pihak-pihak internal yang merasa terusik oleh arus transparansi digital.