KLIKREAD.COM, Jakarta - Komisi Informasi Pusat (KIP) RI memutuskan menunda sidang pemeriksaan awal sengketa informasi terkait ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
Sidang tersebut dimohonkan oleh pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi.
Kendati demikian sidang ini akan kembali dijadwalkan pada 1 Desember 2025 mendatang.
Baca Juga: Hotman Paris Tidak Lagi Jadi Kuasa Hukum Nadiem Makarim, Ini Alasannya
Sementara penundaan sidang ini lantaran Kementerian Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebagai pihak termohon tidak bisa hadir dan meminta penjadwalan ulang.
Hal ini diketahui setelah Ketua Majelis KIP, Syawaludin, membacakan surat dari Kemendikdasmen.
"Bersama ini kami melakukan permohonan perubahan jadwal sidang sengketa informasi tersebut.
Kami memohon agar pelaksanaan sidang sengketa informasi publik dapat dijadwalkan ulang menjadi hari Senin tanggal 1 Desember 2025," kata Syawaludin saat membacakan surat tersebut.
Baca Juga: Komisi III DPR RI Tegaskan Tunjangan Pensiunan Seumur Hidup Sudah Proporsional dan Terukur
Atas adanya surat tersebut, Syawaludin memutuskan agar sidang sengketa informasi ini ditunda terlebih dahulu.
Mengingat, agenda pemeriksaan awal membutuhkan kehadiran semua pihak, termasuk Kemendikdasmen sebagai pihak termohon.
"Jadi untuk sidang pertama ini kita skors, dan kita akan kembali memanggil termohon pada minggu depan ya.
Demikian, sidang sengketa informasi dengan nomor register 083/X/KIP-PSI/2025 antara Dr. Bonatua Silalahi dengan Kementerian Dasar dan Menengah saya nyatakan diskors," ujarnya.
Baca Juga: Mentan Andi Amran Bongkar Berhasil Bongkar 250 Ton Impor Beras Ilegal di Sabang
Sebelumnya, Bonatua merasa dijegal oleh Kemendikdasmen secara regulasi.
Artikel Terkait
KPK Telah Periksa 350 Biro Travel Haji terkait Kasus Kuota Haji 2024
Indonesia-Afrika CEO Forum, Wapres Gibran Umumkan Kebijakan Bebas Visa untuk Afsel
Mensos Klaim Penyaluran BLTS Rp 900.000 pada 12 Juta KPM Berjalan Lancar
Politisi PSI Ahmad Ali Berharap Kelak ada Jokowi Muda
Polisi Kabulkan Permintaan Roy Suryo Cs Gelar Perkara Khusus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi
Komisi II DPR RI Sebut KPU Tidak Konsisten Beri Keterangan Terkait Ijazah Jokowi
Mentan Andi Amran Bongkar Berhasil Bongkar 250 Ton Impor Beras Ilegal di Sabang
Tidak Ditemukan Lagi Virus Polio pada Anak, Menkes Umumkan Indonesia Bebas KLB Polio Tipe 2
Komisi III DPR RI Tegaskan Tunjangan Pensiunan Seumur Hidup Sudah Proporsional dan Terukur
Hotman Paris Tidak Lagi Jadi Kuasa Hukum Nadiem Makarim, Ini Alasannya