Percepat Sekolah Rakyat, Pemerintah Pusat Perkuat Komitmen Sinergis Bersama Daerah

KLIKREAD.COM, Jakarta - Dalam upaya mempercepat Pendirian Sekolah Rakyat, Pemerintah memperkuat komitmen bersinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah.

Hal ini juga merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Komitmen tersebut ditegaskan pada Rapat Koordinasi dalam Percepatan Data Kesiapan (Bangunan, Rekrutmen Peserta Didik, Tenaga Guru/Pengajar) untuk menjadi Sekolah Rakyat.

Baca Juga: Polres Metro Jakarta Pusat Mengerahkan Ribuan Personel Gabungan Amankan Aksi Buruh di Kawasan Monas

Digelar beberapa waktu lalu di Fave Hotel PGC Cililitan, Jakarta.

kegiatan ini juga dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Direktur Infrastruktur Dukungan Pendidikan Kementerian PU.

Serta Direktur SUPD III Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri, perwakilan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama serta pemerintah daerah.

Baca Juga: Polri Buktikan Prestasi Keberhasilan dalam Misi Jaga Perdamaian PBB di Republik Afrika Tengah

Pada kesempatan itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kemendagri, TB. Chaerul Dwi Sapta, menyampaikan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh kesiapan daerah.

“Sekolah Rakyat merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam mendukung pencapaian target penurunan kemiskinan nasional sebagaimana arah kebijakan RPJMN Tahun 2025-2029.

Melalui pelaksanaan Sekolah Rakyat, diharapkan terjadi peningkatan keterjangkauan layanan pendidikan, pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.

Baca Juga: Indonesia Siap Kirim 350 Personel Brimob Dilatih Jadi Pasukan Jaga Perdamaian di Gaza

Serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi,” ujar Chaerul, dalam rilis, Senin 17 November 2025.

Ia juga menegaskan, pemerintah berkomitmen mempercepat pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses terhadap pendidikan yang merata dan berkeadilan.