KLIKREAD.COM, Batam - Dalam rangka mencari solusi konstruktif terhadap berbagai permasalahan konflik lahan yang terjadi di wilayah Kepulauan Riau, Polda Kepri menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penanganan Permasalahan Konflik Lahan Guna Mendukung Investasi dengan Memperhatikan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan Lingkungan.
Kegiatan tersebut digelar di Hotel Asia Link, Kelurahan Pelita, Kecamatan Lubuk Baja, pada Rabu, 15 Oktober 2025.
Kegiatan FGD yang dimulai pukul 08.30 WIB ini dibuka secara resmi oleh Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, dan turut dihadiri oleh para Pejabat Utama Polda Kepri, termasuk Kapolresta Barelang Kombes Pol. Zaenal Arifin, yang hadir serta mengikuti jalannya diskusi bersama para narasumber dan peserta.
Baca Juga: Perlu Pahmi Inilah Penyebab Aki Motor Tekor, Ternyata Inilah Faktor Penyebabnya
Turut hadir pula narasumber dari berbagai instansi terkait seperti Kakanwil BPN Kepri Nurus Sholichin, Kabid Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Provinsi Kepri Bherly Andia, serta Kasubdit Pengadaan Lahan BP Batam Noor Azizah.
Dalam laporannya, Ketua Pelaksana kegiatan yang juga Dir Intelkam Polda Kepri, Kombes Pol. Agung Budi Leksono, menyampaikan bahwa konflik lahan merupakan isu yang kompleks dan sensitif, terutama di wilayah Batam dan sekitarnya.
“Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada stabilitas sosial dan keamanan, tetapi juga dapat menghambat iklim investasi dan pembangunan ekonomi daerah. Melalui FGD ini, kami berharap akan muncul rumusan solusi yang konstruktif dan berkeadilan bagi seluruh pihak,” ujarnya.
Baca Juga: Inilah Manfaat Keberdaan Dual Channel ABS bagi Kenyamanan Pengendara
Sementara itu, Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinergi lintas instansi dalam menangani persoalan lahan di Kepulauan Riau.
“Kepolisian tidak hanya bekerja pada tahap akhir, tetapi juga mengambil langkah sejak awal untuk memahami akar permasalahan konflik lahan. Melalui forum ini, kita menyatukan persepsi dalam menjaga situasi kamtibmas sekaligus menyaring potensi konflik di masa depan,” tegasnya.
Kegiatan FGD kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari para narasumber yang membahas aspek strategis penataan ruang, legalitas lahan, hingga pengelolaan kawasan hutan untuk mendukung investasi berkelanjutan.
Baca Juga: Kasus Kekerasan Terhadap Perumpuan dan Anak di Kota Tanjungpinang Cukup Merningkat
Dalam sesi tanya jawab, sejumlah perwakilan masyarakat turut menyampaikan aspirasi terkait permasalahan lahan di Kampung Jabi dan Teluk Mata Ikan. Para narasumber menegaskan bahwa setiap penyelesaian akan mengedepankan mekanisme yang sesuai dengan regulasi serta prinsip keadilan bagi masyarakat.
Artikel Terkait
Cegah Korupsi, Pemprov Kepri Berkomitmen Perkuat Integritas Apartur dan Perbaiki Tata Kelola Pemerintah Daerah
Wawako Serahkan Bantuan Sosial Tambahan kepada 158 Warga Lansia di Belakang Padang
Amsakar Tegaskan, Pemko Batam Berkomitmem Perkuat Integritas dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih
Amsakar Tekankan Pentingnya Tata Kelola Transparan dan Akuntabel Penggunan Dana BOSP
Walikota Minta OPD Serius Beri Dukungan Penuh Kelancaran Pemeriksaan BPK
Kasus Kekerasan Terhadap Perumpuan dan Anak di Kota Tanjungpinang Cukup Merningkat
Wawako tanjungpinang Tegaskan Kolaborasi Pemda dengan KPK RI Langkah Penting Perkuat Pencegahan Korupsi
Danrem 033/WP Pimpin Sidang Parade Bintara PK Gel II TNI AD 2025
Wawako Batam Serahkan Bantuan Sosial kepada 591 Keluarga Lansia di Tiga Kecamatan
Seleksi Atlet Berbakat, PASI Kota Tanjungpinang Gelar Kejurkot Cabor Atletik 2025