KLIKREAD.COM, Jakarta - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipastikan tidak akan melebar meski pemerintah meluncurkan stimulus ekonomi baru pada 2025.
Demikian ditegaskan Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 15 September 2025.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah merilis delapan program stimulus ekonomi dengan anggaran Rp16,23 triliun yang berjalan hingga akhir 2025.
Selain itu, empat kebijakan ekonomi tahun 2025 juga dipastikan berlanjut pada 2026, termasuk program diskon iuran JKK dan JKM bagi pekerja bukan penerima upah (BPU).
Seperti tukang ojek, serta lima program penyerapan tenaga kerja, salah satunya revitalisasi tambak di Pantura Jawa.
Purbaya menegaskan seluruh stimulus itu menggunakan dana yang tersedia dalam APBN 2025, dan semuanya sudah diperhitungkan dengan cermat.
Baca Juga: KPK Ungkap Kuota Haji Khusus Tambahan Diperjualbelikan Antarbiro Perjalanan Haji
"Sudah dihitung secara matang.
Jadi ini hanya optimalisasi penyerapan anggaran, supaya berdampak bagi perekonomian tanpa mengubah defisit terlalu signifikan," kata Purbaya.
Purbaya menyebut bantuan pangan menjadi pos terbesar dalam stimulus dengan alokasi Rp7 triliun.
Baca Juga: Inilah 16 Dokumen Capres-Cawapres Dirahasiakan KPU Tidak Boleh Dibuka ke Publik
Menurutnya, dana tersebut berasal dari sisa anggaran tahunan yang bisa dialihkan ke program strategis.
"Daripada sisa, tinggal tiga bulan lagi, mungkin enggak kepakai, jadi saya pakai ke sana," jelasnya.
Artikel Terkait
Menkomdigi Yakini Peluncuran Satelit N5 Hadirkan Internet Cepat Hingga Pelosok
Presiden RI Prabowo Tinjau Dadakan Lihat Langsung Penanganan Paska Banjir di Bali
Presiden Prabowo Tinjau Lokasi Banjir di Bali, Pastikan Bantuan Tepat Sasaran
BRI Jaring Karya Jurnalistik Inspiratif Melalui News Fest 2025
BRI Gelar Program Pengusaha Muda BRILiaN 2025
Bingung Terim Dana Segar Rp200 Triliun, Menkeu Purbaya Duga Dirut Bank pada Pusing Penyalurannya
Gus Ipul Bantah PBNU Padat Aliran Dana Korupsi Kuota Haji
Inilah 16 Dokumen Capres-Cawapres Dirahasiakan KPU Tidak Boleh Dibuka ke Publik
KPK Ungkap Kuota Haji Khusus Tambahan Diperjualbelikan Antarbiro Perjalanan Haji
Dapat Uang Saku Rp3,3 Juta Per Bulan, PCO Buka Paket Ekonomi Magang 20 Ribu Lulusan Baru Perguruan Tinggi