Mereka turut terdampak operasi penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah Myanmar sejak Oktober 2025," tulis KBRI Yangon.
Baca Juga: Pemerintah China Mengeluarkan Larang Warganya Liburan ke Jepang, Ini Alasannya
KBRI Yangon pun terus melakukan koordinasi intensif dengan otoritas Myanmar dan pihak terkait untuk memastikan identitas, kondisi, serta percepatan pemulangan WNI.
KBRI menegaskan bahwa tidak ada pungutan biaya administrasi dalam penanganan dan pemulangan WNI.
Serta mengimbau para WNI untuk tetap berada di lokasi aman dan menjaga komunikasi aktif dengan KBRI.
"Seluruh proses pelindungan dan repatriasi berlangsung di tengah situasi keamanan Myanmar yang masih dinamis, keterbatasan fasilitas penampungan.
Baca Juga: Prabowo Bertemu PM Australia Albanese, Bahas Penguatan Kemitraan Strategis Indonesia–Australia
Serta proses investigasi yang harus ditempuh otoritas setempat.
Sehingga penanganannya memerlukan waktu, kehati-hatian, dan koordinasi lintas pihak demi keselamatan WNI," tulisnya.
Artikel Terkait
Prabowo Dorong APEC Wujudkan Pertumbuhan Inklusif: Tak Ada Negara yang Ekonominya Tertinggal
Prabowo: Asia-Pasifik Tak Boleh Terima Perpecahan sebagai Takdir
Indonesia dan Australia Sepakati Perjanjian Bilateral Baru Terlait Keamanan Bersama
Mahasiswa Doktoral di Australia Sebut Kedatangan Prabowo Bawa Harapan Baru bagi Pendidikan dan Diplomasi
Viral Miss Israel Diduga Sinis pada Miss Palestina di Ajang Miss Universe 2025
Prabowo Bertemu PM Australia Albanese, Bahas Penguatan Kemitraan Strategis Indonesia–Australia
Pemerintah China Mengeluarkan Larang Warganya Liburan ke Jepang, Ini Alasannya
Prabowo Terima Tanda Kehormatan Bejeweled Grand Cordon Al-Nahda dari Raja Yordania Abdullah II
Meski AS Boikot KTT G20, Presiden Afrik Tegaskan Negaranya Tak Gentar Hadapi AS
Banggakan Capaian Keberhasilan 10 Tahun Menjabat Presiden, Jokowi Tampil di Forum Internasional