KLIKREAD.COM, Jabar - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengancam akan memberikan sanksi tegas berupa pencopotan kepada pejabat yang berbohong dan menyembunyikan data faktual.
Termasuk terkait APBD Jabar yang didepositokan di perbankan.
Pria yang dikenal KDM ini, menyatakan ancaman tersebut tidak menghormati bulu, bahkan termasuk kepada Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan.
Baca Juga: Polri Akan Miskinkan Pelaku TPPU Hingga Tidak Bisa Lagi Jalankan Bisnis Narkoba
Hingga Kepala Badan Pendapatan Daerah jika terbukti melanggar.
“Apabila ada staf saya yang berbohong, tidak menyampaikan fakta dan data yang sebenarnya, menyembunyikan data yang seharusnya diketahui oleh masyarakat dan terbuka, saya tidak akan segan-segan, saya berhentikan pejabat itu,” ujar Dedi dalam keterangan di Bandung, dikutip dari Antara, Rabu 22 Oktober 2025.
Dedi sendiri dikabarkan mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bank Indonesia.
Baca Juga: Kabareskrim Polri Bakal Tindak Tegas Polisi Terlibat Kasus Narkoba
Hal ini guna mengkonfirmasi sumber data terkait anggaran Rp4,1 triliun APBD Pemprov Jabar yang dinyatakan sebagai deposito, dan bertepatan dengan data miliknya.
Dedi menegaskan, seluruh rangkaian verifikasi data tersebut akan dilakukan secara transparan sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi yang sesuai fakta.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi menampik pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait 15 daerah yang menyimpan dana (bukan) di bank (pembangunan daerahnya).
Termasuk Jawa Barat, dalam rapat inflasi daerah bersama Mendagri Tito Karnavian, Senin 20 Oktober 2025 lalu.
Baca Juga: Ngaku Hanya Spontan, Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Ajakan Pelaku Usaha Produksi Barang Tiruan
Pemprov Jawa Barat disebut Purbaya menyimpan deposito sebesar Rp4,17 triliun.