Batam Kerap Dilanda Banjir, Ria Saptarika Soroti Pembangunan Jalan Tak Diimbangi Luas Drainase

Pada pembahasan sesi pertama , Ria juga sempat mempertanyakan terkait masalah hutan di Batam.

Dan juga terkait peruntukan lahan untuk investasi dan pengembangan usaha.

Namun yang mengemuka, bahwa sebagian hutan di Batam telah dialokasikan kepada para pengembang.

Baca Juga: Eddy Supriatna Kembali Pimpin JMSI Kepri Periode 2025-2030

Hanya saja ada sebagian hutan tidak bisa dikembangkan, karena terbentur dengan aturan dari kementerian Lingkungan Hidup.

Untuk itu pihak BP Batam mengusulkan agar hal ini dijadikan bahasan DPD RI nantinya pada rapat paripurna ditingkat pusat.

Ria sendiri berjanji semua usulan akan ia tampung dan dirumuskan bersama untuk selanjutnya dibacakan dalam rapat paripurna ditingkat pusat nantinya.

Baca Juga: Polsek Belakang Padang Dukung Swasembada Pangan, Jemur Jagung Pipil Hasil Panen

Terkait permintaan BP Batam terhadap dialihpungsi hutan, dalam hal ini kata Ria, DPD hanya bisa membantu mengkomunikasikan terhadap instansi terkait ditingkat pusat.

"Seperti tadi ada lahan milik pengusaha hanya beberapa meter dari waduk, itu tidak bisa dibangun.

Begitu juga untuk relokasi PL telah diterbitkan kata BP Batam di kawasan hutan, namun tadi katanya lahan terbatas untuk relokasi PL ini.

Untuk solusinya adalah BP Batam harus mengembalikan lagi WTO yang telah dibayarkan," jelasnya.

Baca Juga: BP Batam Kembali Torehkan Prestasi Tingkat Nasional

Hal ini kata Ria harus dilakukan, karena disetiap daerah wajib memiliki 30 persen hutan yang tersisa.

"Apapun bentuk hutan itu yang terpenting ada kawasan hijau, tapi kan yang original itu adalah hutan atau hutan yang dihijaukan," katanya.***