KLIKREAD.COM- Dewan Pers bersama Polri, KPU, dan KPI membahas pencegahan hoax jelang Pemilu 2024 pada rapat koordinasi, Selasa (10/1/2022).
Rapat koordinasi antara Polri, KPU, Dewan Pers, dan KPI yang membahas pencegahan hoax jelang Pemilu 2024 itu dihadiri oleh masing-masing perwakilan.
Sehubungan dengan itu, Wakil Ketua Dewan Pers M Agung Dharmajaya mengatakan, dalam persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024, pihaknya sudah melaksanaan penandatanganan MoU dengan Bawaslu terkait dengan kasus-kasus sengketa pers.
Anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan 20 orang yang tergabung dalam tim pengaduan dalam persiapan pemilu 2024, dengan proyeksi 1.500 pengaduan di tahun 2023.
"Baru saja dirilis bahwa Twitter akan lebih ketat dalam hal pengawasan. Namun, diantisipasi terkait dengan pengalihan pemberitaan di Instagram dan TikTok," katanya dilansir dari PMJ News, Selasa (10/1/2022).
Perwakilan KPI, Nurjaman Mochtar mengatakan, fenomena yang terjadi saat ini di media sosial adalah konten dibalas dengan konten. Untuk itu, KPI meminta Dewan Pers sebaiknya membuat Undang-undang terkait dengan media sosial atau peraturan dewan pers bagi yang melakukan siaran di siaran lainnya.
Dalam rapat koordinasi ini, Polri diwakili oleh Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Ia mengatakan bahwa dalam pengamanan Pemilu 2024, Polri telah menyiapkan operasi dengan sandi Mantap Brata.
"Polri telah menyiapkan operasi pengamanan Pemilu 2024 dengan sandi Operasi Mantap Brata," kata Dedi di Dewan Pers.
Dedi menuturkan, berdasarkan riset dari Kominfo, jelang memasuki tahun politik, penyebaran berita bohong atau hoax semakin banyak di media sosial.
Ia pun mengharapkan pertemuan antar stakeholders ini rutin dilakukan guna membahas persiapan pengamanan Pemilu 2024 agar berjalan aman dan lancar.
"Diharapkan pertemuan ini tidak berhenti disini dan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat," ujarnya.
Untuk Polri, Dedi menuturkan pihaknya akan melakukan forum group discussion (FGD) yang diikuti 34 polda secara hybrid. Pertemuan ini untuk membahas langkah edukasi kepada masyarakat agar dapat menyaring informasi atau berita hoax jelang pemilu.
"Januari ini akan mengadakan FGD dan diikuti oleh 34 Polda secara hybrid untuk dapat memerikan edukasi kepada masyarakat agar dapat menyikapi berita-berita hoax menjelang pemilu," katanya.
Artikel Terkait
Sidang Lanjutan Pembunuhan Brigadir J dengan Terdakwa Sambo-Putri Digelar Hari Ini, Agenda Pembacaan BAP Saksi
Review Film Avatar: The Way of Water, Indah, Menegangkan dan Penuh Kasih Sayang
Waspada Cuaca Ekstrem! Presiden Jokowi Ajak Masyarakat untuk Mengikuti Informasi BMKG, Semuanya Hati-hati
Ferdy Sambo Cabut Gugatan Pemberhentian Tidak Hormat Perwira Tinggi Polri yang Dilayangkan ke PTUN Jakarta
Kado 'Terindah' Tahun Baru Tarif Tol Baru Mulai 3 Januari 2023, Cek Kenaikan Tarif untuk Ruas Tangerang Merak